Selain itu, persoalan kemiskinan dan kesenjangan hanya dapat dientaskan dengan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar. Melalui layanan ini pemerintah bisa menghentikan alur kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Baca: Bappenas Lihat 3 Kunci Sukses Inovasi Pembangunan di Daerah)
Pemerintah berkomintmen terus menggenjot penggunaan instrumen fiskal dan moneter untuk menurunkan kesenjangan. Namun, dia juga berharap pemerintah daerah bisa memanfaatkan instrumen fiskal seperti APBN ini secara kredibel. “APBN itu hanya mampu efektif apabila dia kredibel dan punya kekuatan. APBN harus bisa sustainable. Karena kalau instrumennya bermasalah, APBN malah bisa menambah masalah,” katanya.
Di hadapan para kepala Daerah dari 214 daerah di seluruh Indonesia, ia mengapresiasi pemerintah daerah yang telah merencanakan anggaran dengan efektif dan efisien. Hal tersebut tampak dari mayoritas dana transfer digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan belanja modal, ketimbang untuk belanja pegawai.
(Baca: Menkeu Kritik Kementerian Sering Amburadul Rencanakan Anggaran)
Sekedar informasi, dalam APBN 2017, alokasi dana untuk infrastruktur mencapai Rp 387,3 triliun. Jumlahnya naik Rp 70,2 triliun dari anggaran tahun tahun lalu yang hanya Rp 317,1 triliun. Dana infrastruktur yang dialirkan melalui transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 183,7 triliun, terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 32,3 triliun, perkiraan dana desa untuk infrastruktur Rp 24 triliun, serta perkiraan dana transfer untuk infrastruktur Rp 124 triliun.