Pemerintah Pacu Belanja, Ekonom: Pembiayaannya Bagaimana?  

Pemerintah berupaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28 persen pada kuartal IV 2016. Caranya dengan memacu penyerapan belanja di sisa tahun ini. Kalangan ekonom menilai hal ini akan sulit dilakukan, mengingat masih rendahnya penerimaan negara.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan mengatakan, rendahnya penerimaan pajak akan menahan upaya pemerintah mendorong belanja di bidang infrastruktur. "Funding-nya (pembiayaannya) bagaimana?" kata Anton usai seminar National Balance Sheet di Bank Indonesia (BI), Rabu kemarin (9/11).  Apalagi, pemerintah juga harus menjaga arus kas alias cashflow.

(Baca juga: Sisa Dua Bulan, Realisasi Penerimaan Pajak Baru 64 Persen)

Hingga Oktober lalu, penerimaan pajak baru mencapai Rp 870,9 triliun dari target Rp 1.105,5 triliun. Menurut Anton, rendahnya penerimaan pajak ini disebabkan adanya program pengampunan pajak (tax amnesty). Dengan program tersebut, wajib pajak bisa menyelesaikan seluruh persoalan pajaknya hanya dengan membayar tarif tebusan yang rendah.

Dia pun meragukan upaya pemerintah mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal IV hingga 5,28 persen untuk mencapai target pertumbuhan tahun ini. Bahkan dia memprediksi pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan terakhir tahun ini akan berada di bawah lima persen.

Pertumbuhan masih akan didorong oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat terkait natal dan tahun baru. Sementara itu, konsumsi pemerintah diprediksi masih akan rendah dan berimbas pada minimnya pertumbuhan Pembentuk Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi.

Dia memperkirakan belanja pemerintah, baik belanja operasional maupun belanja infrastruktur tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Karena penyerapannya agak terhambat.

Sedangkan menurut Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual, peningkatan belanja di kuartal IV masih mungkin dilakukan. Caranya dengan memperlebar defisit anggaran dari target 2,35 persen menjadi kisaran 2,7-2,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan jalan itu, akan ada tambahan pembiayaan sebesar Rp 44,2 triliun-Rp 57,9 triliun tahun ini.