Sektor Infrastruktur di Balik Membengkaknya Utang BUMN saat Pandemi

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz
BUMN
Penulis: Ihya Ulum Aldin
5/2/2021, 19.56 WIB

Sementara, total liabilitas PT Waskita Karya Tbk (WSKT) per September 2020, nilainya Rp 91,86 triliun, turun 1,72% dari posisi akhir 2019. Penurunan terjadi pada liabilitas jangka pendek 13,84% menjadi Rp 38,79 triliun. Liabilitas perusahaan mayoritas ada di jangka panjang senilai Rp 53,06 triliun, naik hingga 9,54%.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah Redjalam menilai, kinerja keuangan pemerintah, tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja, yaitu utang. Menurutnya, untuk menilai suatu perusahaan, perlu juga untuk melihat piutang dan total asetnya.

"Memang utang BUMN sangat besar, tetapi aset dan piutangnya juga besar," kata Piter kepada Katadata.co.id, Jumat (5/2).

Ia memberikan contoh, BUMN Karya yang memiliki utang besar, sampai saat ini masih bisa beroperasi. Hal tersebut menandakan, kelangsungan usaha BUMN Karya tidak terganggu sama sekali dengan adanya utang.

Hanya saja, permasalahan yang dihadapi BUMN Karya, utamanya adalah likuiditas. Tagihan jangka pendek BUMN Karya, sulit ditutup oleh perusahaan karena aliran dana yang masuk tidak mencukupi menutup tagihan jangka pendek tersebut.

"Namun demikian, aset BUMN Karya sangat besar. Apabila aset tersebut, misal konsesi-konsesi jalan tol bisa dijual, BUMN Karya bisa mendapatkan dana segar yang akan menutup semua kebutuhan likuiditasnya," kata Piter.

Jika berkaca dari data laporan keuangan perusahaan masing-masing, aset BUMN Karya masih cukup untuk menutupi total liabilitasnya. Seperti Waskita Karya yang total asetnya mencapai Rp 115,62 triliun. Lalu Wijaya Karya juga masih memiliki total aset mencapai Rp 61,43 triliun.

Karenanya, kehadiran Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) menjadi angin segar untuk BUMN Karya. Pasalnya, kehadiran LPI mampu membantu BUMN Karya melepas aset-asetnya dan mendapatkan dana segar untuk membiayai proyek strategi ke depannya.

"Pelepasan aset, seperti hak kelola jalan tol, tidak hanya membantu mengatasi permasalahan likuiditas tetapi juga menjadi semacam pencairan keuntungan yang mengendap di asset," kata Piter menambahkan.

Halaman: