Kemenkeu Hanya Cairkan PMN Tambahan Rp 16,9 T, KAI Gagal Raih Modal
Berdasarkan draft usulan PMN tambahan 2021 dalam rapat sebelumnya yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN dengan DPR, Hutama Karya diusulkan untuk mendapatkan tambahan senilai Rp 19 triliun. PMN kepada holding BUMN infrastruktur ini memang rutin diberikan setiap tahun karena Hutama Karya tengah membangun mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera.
Penugasan kepada Hutama Karya ini berdasarkan Peraturan Presiden No. 100/2014 dan 117/2015 untuk melakukan pendanaan, perencanaan teknis, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan 24 ruas. Dalam perjalanannya, Hutama Karya memiliki permasalahan keuangan karena menjalankan program ini.
Masalah keuangan yaitu ruas yang dibangun memiliki realisasi lalu lintas harian yang rendah. Masalah lain karena kenaikan tarif tol tidak sesuai proyeksi sehingga menyebabkan risiko klaim atas penjaminan pemerintah terhadap Hutama karya meningkat jika tidak terdapat tambahan dukungan dari pemerintah.
Saat ini, terdapat Rp 50,5 triliun utang keuangan Hutama Karya dan Rp 21,3 triliun itang ke vendor yang dibayarkan perusahaan.
Sementara itu, Waskita saat ini memiliki utang mencapai Rp 90 triliun, termasuk kepada vendor. Utang tersebut buah dari akuisisi ruas tol di Trans Jawa milik swasta yang mangkrak atau lambat penyelesaiannya.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Waskita ditugaskan mengambil alih tol-tol milik swasta yang tidak berkelanjutan untuk diselesaikan pada 2015-2016. Selama 3 tahun terakhir, Waskita pun menyelesaikan proyek-proyek ini, seperti ruas Solo-Ngawi, Pejagan-Pemalang, dan Pemalang-Batang.
"Ini menyebabkan secara total utang mereka meningkat tajam," kata Tiko, sapaan akrabnya, dalam rapat dengan anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara virtual, Kamis (8/7).
Untuk memperbaiki kondisi keuangan tersebut, Kementerian BUMN dan Waskita melakukan strategi pengurangan utang dengan melakukan proses divestasi di ruas-ruas jalan tol yang sudah diselesaikan. Waskita memiliki 18 ruas, terdiri dari 5 ruas dari proyek Waskita dan 13 ruas merupakan proyek yang diakuisisi dari swasta.
Selain divestasi, program restrukturisasi secara menyeluruh juga dilakukan dengan dua skema dukungan dari pemerintah. Pertama, penjaminan pemerintah senilai Rp 15,4 triliun untuk refinancing obligasi dan modal kerja baru penyelesaian 132 proyek yang sedang dikerjakan terkait program PEN.
Kedua, melalui penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 7,9 triliun pada 2021 dan PMN senilai Rp 3 triliun pada 2022. Hal tersebut digunakan untuk penguatan permodalan yang akan digunakan untuk penyelesaian 7 ruas jalan tol.
"Untuk perkuat permodalan karena banyaknya modal yang terserap untuk mengambil tol-tol di masa lalu," kata Tiko.