Dinilai Belum Mendesak, DPR Tolak Rencana PMN Rp 10 Triliun ke PLN
DPR RI menolak rencana pemerintah untuk menyuntikkan dana tambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp 10 triliun.
“Kementerian Keuangan tidak melaksanakan PMN sebesar Rp 10 triliun pada Tahun Anggaran 2023 kepada PT PLN,” kata wakil ketua Komisi XI, Dolfie OFP dalam rapat kerja bersama pemerintah, Rabu (13/9).
Menurut Dolfie, PLN tidak mampu meyakinkan anggota parlemen bahwa tambahan PMN tersebut dinilai mendesak. "PT PLN Persero fokus dalam meningkatkan kinerja business plan dalam meningkatkan efisiensi dan kapasitas keuangan untuk mengembangkan investasi PLN, mempersiapkan skenario pembiayaan PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional," kata Dolfie.
Awalnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban berencana untuk menyuntikkan tambahan dana PMN Rp 10 triliun kepada PT PLN untuk transmisi dan gardu induk sebesar Rp 3,7 triliun dan distribusi termasuk pembangkit EBT listrik desa dan penunjang program listrik desa Rp 6,2 triliun.
Dengan tambahan tersebut, perusahaan percaya diri dapat memberikan efek pengganda atau multiplier effect pada perekonomian negara.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan multiplier effect yang akan dirasakan oleh perekonomian Tanah Air adala meningkatnya produk domestik bruto (PDB).
“Akan ada peningkatan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan peningkatan investasi, serta penyerapan tenaga kerja baru bahkan meningkatkan ekspor dan impor,” kata Darmawan dalam rapat kerja dengan Komisi XI dan pemerintah, Rabu (13/9).
Darmawan pun mengatakan setiap penambahan PMN Rp 1 triliun kepada PLN, akan menciptakan nilai tambah Rp 1,9 triliun kepada PDB riil Indonesia.
Perhitungan tersebut berdasarkan kajian Dampak Sosial dan Ekonomi atas Penambahan PMN tahun 2015-2021 yang disusun oleh InterCAFE (International Center for Applied Finance and Economics) IPB dan PLN.
“Dapat meningkatkan Rp 970 miliar konsumsi, meningkatkan Rp 1 triliun investasi, Rp 120 miliar konsumsi pemerintah, Rp 260 miliar ekspor, Rp 26 miliar impor, dan menyerap 10.850 orang tenaga kerja baru,” kata Darmawan.
Sebelumnya, PLN mengajukan PMN senilai Rp 10 triliun untuk kebutuhan percepatan elektrifikasi. Hal ini mengingat, setidaknya ada 4.700 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik. Dari dana Rp 10 triliun itu, rencananya akan disalurkan Rp 2 triliun di wilayah Jawa, Madura, dan Bali.
Kemudian, PMN senilai Rp 4,5 triliun akan dialokasikan untuk regional Sumatera dan Kalimantan untuk membangun pembangkit listrik tenaga air dan transmisi listrik untuk menghubungkan listrik di daerah terpencil.
Selanjutnya, PMN Rp 3,5 triliun akan digulirkan untuk regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Papua Barat yang akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur pembangkit listrik tenaga air, mikrohidro, gas dan uap, dan pembangkit listrik tenaga mesin gas.