AS & Iran Konflik, Pemerintah Dinilai Perlu Ajukan APBN Perubahan 2020

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Ilustrasi, Menkeu Sri Mulyani (tengah) memberikan keterangan pers terkait laporan APBN 2019 di Jakarta, Selasa (7/1/2020).
Penulis: Agatha Olivia Victoria
Editor: Desy Setyowati
9/1/2020, 21.05 WIB

"Jika harga minyak melonjak drastis memang perlu APBN-P," kata Eko kepada Katadata.co.id. (Baca: Asumsi Makro Meleset, Pemerintah Dinilai Perlu APBN-P)

Secara politik, APBN 2020 saat ini disusun oleh kabinet lama. Maka itu, menurut dia, perlu penyesuaian anggaran mengingat para menteri kabinet baru memiliki berbagai program akselerasi.

Sepengetahuannya, harga minyak dan depresiasi rupiah yang tajam menjadi alasan APBN perlu diubah. "Ini karena dua indikator tersebut sensitif terhadap realisasi APBN," katanya.

Meski begitu, Panel Ahli Katadata Insight Center Damhuri Nasution memperkirakan, pemerintah tak akan merancang APBN-P 2020. "Kalau melihat 2019 yang lalu, kemungkinan APBN-P relatif kecil," ujar Damhuri.

Namun, dirinya mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati. Sebab, konflik AS dan Iran dikhawatirkan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat. Apalagi, sambung ia, perekonomian dunia hingga kini belum juga pulih.

(Baca: Kian Lesu, Bank Dunia Pangkas Lagi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global)
Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria