Kalau Tak Ingin Popularitas Turun, Jokowi Diminta Tunda Infrastruktur
Adapun, jalan lain menutup kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang paling memungkinkan adalah dengan berutang. Namun, menurut Faisal, penambahan utang akan membuat defisit anggaran negara melebihi 3% dari PDB. "Kalau tidak dipotong, defisitnya melebihi 3%. Itu tidak boleh. Jadi ini bahaya, Indonesia melanggar Undang-undang Keuangan Negara," katanya.
Membengkaknya defisit keuangan negara dapat membuat krisis kecil di Indonesia. Krisis ini, menurut Faisal, dapat membuat elektabilitas Jokowi semakin menurun. Sebab, berdasarkan banyak hasil survei, saat ini masyarakat masih kurang puas dengan kinerja Jokowi di sektor ekonomi.
Ketidakpuasan itu dirasakan oleh masyarakat kelas bawah yang jumlahnya sebanyak 40% dari seluruh warga Indonesia. Penyebabnya adalah daya beli masyarakat menurun.
Dengan adanya “krisis kecil”, kepuasan publik akan semakin merosot karena kondisi perekonomian akan bertambah sulit. Hal ini lantas dapat mempengaruhi elektabilitas Jokowi lebih lanjut.
Karena itulah, Faisal menyarankan agar Jokowi segera melakukan diet anggaran dengan memangkas belanja infrastruktur. Keputusan itu penting agar krisis tidak terjadi. "Krisis kecil akan terjadi kalau Jokowi tidak mau motong belanja infrastruktur.”
Namun, pemerintah masih optimistis pembangunan infrastruktur tidak akan menyebabkan masalah anggaran negara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan, pembangunan infrastruktur tak akan menyebabkan defisit keuangan lebih dari 3%.
Pemerintah juga terus memonitor agar pencarian pendanaan infrastruktur tidak menimbulkan masalah. "Saya tidak melihat pembangunan infrastruktur itu membuat kita defisit lebih dari 3%," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa (17/10).
Selain itu, dia mengaku sudah berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas belanja infrastruktur. Luhut memastikan jika Ani -sapaan Sri Mulyani- pun berhati-hati agar belanja infrastruktur tak membuat defisit keuangan negara.