Pemerintah menargetkan ekonomi bisa mencapai 5,4% pada 2018, atau lebih tinggi dari tahun 2016 dan semester I tahun ini yang tak sampai 5,1%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah bakal menjaga stabilitas harga untuk mendorong konsumsi rumah tangga.
"Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 5,4% di 2018, konsumsi rumah tangga diharapkan dapat tumbuh 5,1%. Untuk itu, stabilitas harga barang pokok dan ketersediaan pasokan pangan akan dijaga," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/8).
Ia menjelaskan, pemerintah akan menjaga harga-harga yang diatur pemerintah (Administered Prices), meningkatkan pasokan serta distribusi pangan, dan meningkatkan ketahanan pangan dan energi. Dengan begitu, target inflasi sebesar 3,5% tahun depan bisa tercapai. (Baca juga: Panggil Menteri, Jokowi Ingatkan Tarif PNBP Tak Beratkan Rakyat)
Sebelumnya, ia juga sudah mengisyaratkan tak ada kenaikan harga energi tahun depan. Hal itu, menurut dia, tercermin dari rencana anggaran subsidi energi yang sebesar Rp 103,4 triliun atau naik 15% dari tahun ini. (Baca juga: Subsidi Energi Naik Agar Konsumsi Masyarakat Tak Menurun Cepat)
Sri Mulyani mengatakan, inflasi yang rendah baik untuk menjaga daya beli, mendorong sektor riil bergerak lebih sehat, dan meningkatkan keadilan ekonomi. Alasannya, masyarakat ekonomi menengah dan bawah jauh lebih rentan dan tergerus kesejahteraannya oleh inflasi dibandingkan kelompok terkaya.
Selain menjaga stabilitas harga, pemerintah juga akan menyokong daya beli masyarakat miskin melalui bantuan sosial (bansos). Maka itu, pemerintah mengalokasikan anggaran penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpendapatan rendah sebesar Rp 292,8 triliun. Sri Mulyani pun menjanjikan, program bansos akan dibuat lebih komprehensif, dan dipastikan lebih tepat sasaran. (Baca juga: Panggil Bos OJK dan BI, Jokowi Minta Bunga Kredit Turun)
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga masih akan mengandalkan konsumsi pemerintah. Tahun depan, konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh 3,8%. Untuk mencapai target tersebut, maka anggaran belanja harus semakin efisien, konsisten dengan prioritas untuk menunjang pemberantasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan memperbaiki produktivitas ekonomi.
Sementara itu, investasi swasta akan didorong melalui keberlanjutan pembangunan proyek utama nasional. Selain itu, melalui berbagai kebijakan penyederhanaan peraturan, percepatan, dan mempermudah kegiatan usaha serta proses bisnis harus ditingkatkan oleh pemerintah. "Dengan demikian, investasi pada 2018 dapat tumbuh 6,3%," kata Sri Mulyani.
Kinerja ekspor tahun depan juga diharapkan tumbuh 5,1%. Untuk itu, pemerintah akan mendorong ekspor melalui pengembangan pasar baru yang potensial, peningkatan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berorientasi ekspor, promosi destinasi wisata Indonesia. (Baca juga: Disumbang Tissue, Surplus Perdagangan dengan Taiwan Rp 12 Triliun)
"Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan sebesar 3,6% dan rata-rata pertumbuhan di negara-negara berkembang 4,8% sebagaimana proyeksi IMF pada World Economic Outlook pada Juli 2017 lalu. Maka lingkungan perekonomian global diharapkan mulai tumbuh dan terjaga resikonya," kata dia.
Adapun impor akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan prioritas seperti proyek infrastruktur, pangan, dan bahan baku dengan tetap memperkuat produksi dalam negeri.
Sri Mulyani pun menjamin, kualitas pertumbuhan ekonomi dan aspek keadilan akan terus ditingkatkan. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% di 2018 bisa semakin efektif dan cepat dalam membantu mengurangi pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.