Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk menambah anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Anggaran ditambah Rp 26 miliar setelah dipangkas Rp 49,1 miliar.
"Kami setuju ada tambahan anggaran Kementerian PPN (Bappenas) sebesar Rp 26 miliar, dengan rincian Rp 7 miliar untuk (kajian) pemindahan Ibukota," kata Ketua Komisi Keuangan DPR Melchias Markus Mekeng dalam rapat kerja dengan pemerintah di Gedung DPR, Selasa (11/7).
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan, selain untuk kajian pemindahan Ibukota, tambahan anggaran akan dialokasikan untuk beberapa kegiatan lain. "Untuk beberapa hal yang sifatnya urgent (mendesak),” ucapnya.
Rinciannya, untuk penyempurnaan sistem aplikasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (KRISNA) sebesar Rp 7 miliar. Kemudian, alokasi untuk mendukung fasilitas KRISNA melalui peningkatan layanan dukungan operasional sebesar Rp 5 miliar. Terakhir, untuk peningkatan hubungan kerja sama internasional sebesar Rp 7 miliar.
Adapun kajian pemindahan Ibukota perlu dilakukan untuk mencari lokasi yang potensial sebagai Ibukota baru. Menurut Bambang, pemerintah akan memprioritaskan lokasi yang lahannya sudah dimiliki negara sehingga tidak ada lagi biaya pembebasan lahan. Dari hasil kajian yang ada, kriteria lahan tersebut berada di luar Pulau Jawa. (Baca juga: Rencana Pindah Ibukota, Pemerintah Cari Lahan Milik Negara)
Selain itu, pihaknya juga akan mempertimbangkan ketersediaan air, pengendalian banjir, dan risiko bencana di lokasi-lokasi yang dimaksud. "Tambahan anggaran Rp 7 miliar ini untuk memastikan kajiannya komprehensif, sehingga bisa mendukung perencanaan yang matang," kata dia.
Dana sebesar Rp 7 miliar tersebut akan menambah anggaran kajian yang sudah ada di Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
Pemerintah tampaknya semakin serius mengkaji kemungkinan pemindahan ibukota. Pada Selasa (11/7) siang tadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono diketahui mendatangi kantor Bappenas untuk membahas hal tersebut.
Sudah ada tiga lokasi yang disebut-sebut berpotensi menjadi lokasi Ibukota Negara yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. (Baca juga: Menteri PU: Tiga Provinsi di Kalimantan Jadi Calon Ibu Kota Baru)