Tiga Kementerian Koordinator Dapat Tambahan Anggaran Rp 425 Miliar
KATADATA - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penambahan pagu indikatif atau batas maksimal anggaran tahun 2016 untuk tiga kementerian koordinator senilai total Rp 762 miliar. Yakni Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Alam (SDA); Kemenko Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Hanya Kemenko Perekonomian yang dipimpin oleh Darmin Nasution yang tidak mengajukan anggaran tambahan.
Perinciannya adalah, Kemenko Maritim meminta tambahan dana Rp 250 miliar menjadi Rp 500 miliar, sedangkan Kemenko Politik meminta tambahan Rp 100 miliar menjadi Rp 292,68 miliar. Adapun Kemenko Pembangunan Manusia di bawah pimpinan Puan Maharani mendapat tambahan dan anggaran Rp 75 miliar menjadi Rp 487,4 miliar. "Kemenko Perekonomian tidak mengajukan tambahan, jadi tetap Rp 361,6 miliar," kata Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit saat rapat kerja dengan empat Menteri Koordinator di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (13/10).
Menko Maritim Rizal Ramli mengatakan, ada banyak rencana kegiatan di bawah koordinasinya. Di bidang perhubungan misalnya, alokasi anggaran akan difokuskan pada pembangunan di luar Pulau Jawa. "Ini akan dirumuskan dalam kebijakan yang sifatnya koordinasi," ujar Rizal.
Di bidang pariwisata, Rizal ingin meningkatkan koordinasi agar Indonesia masuk Kategori I yaitu negara aman untuk wisata berdasarkan penilaian organisasi penerbangan sipil internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO).
Ia juga ingin menjadikan tujuh wilayah sebagai tujuan patiwisata utama, seperti Bali, Danau Toba, dan Borobudur. "Dalam lima tahun, kami ingin meningkatkan wisatawan asing dari 10 juta menjadi 20 juta wisatawan," katanya.
Menko Polhukam Luhut Pandjaitan juga meminta tambahan anggaran untuk merealisasikan target indeks demokrasi Indonesia menjadi 73,6 pada tahun 2016, dari tahun lalu sebesar 73,4. Di bidang hukum dan aparatur, indeks perilaku anti korupsi ditargetkan naik dari 3,4 menjadi 3,8. Integritas pelayanan publik di pusat dan daerah juga diharapkan mencapai 7,9 dan 7,3.
" Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan sebentar lagi masuk Trans Pacific Partnership (TPP). Jadi, tidak terhindarkan dengan masuknya pekerja asing. Kalau pendidikan belum baik, bisa terkena bottle neck foreign countries," ujar Luhut.