?Kami berharap ke depannya PT Industri Kereta Api (INKA) dapat mengerti membangun gerbongnya, dan juga PT LEN Industri dapat mengoperasikan signaling dan controlling room kereta cepatnya,? kata Rini. (Baca: Studi Kereta Cepat, Pemerintah Tidak Hanya Mengandalkan Jepang)
Rini menjelaskan dari segi pembiayaan, kedua negara tersebut sama-sama memberikan penawaran terbaik. Namun pemerintah, tidak akan langsung begitu saja menunjuk salah satu negara untuk merealisasikan proyek kereta cepat ini.
Dia pun menyanggah anggapan bahwa Cina menggunakan skema penjaminan (guarantee) agar proyek ini menarik secara ekonomi. ?Karena salah satu persyaratan kami adalah tidak boleh ada yang menggunaka skema ini (guarantee),? katanya.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebelumnya menyatakan, keputusan mengenai pembangunan kereta cepat ada di tangan Presiden Joko Widodo. Saat ini investor asal Jepang dan Cina masih menggarap studi kelayakan proyek yang menghubungkan Jakarta-Bandung-Surabaya itu.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy S. Priyatna menjelaskan, pemerintah belum dapat memutuskan hasil studi kelayakan siapa yang akan dijadikan pegangan. Pihak Jepang melalui JICA sudah menyelesaikan fase pertama studi kelayakan tersebut.
Sementara Cina belum melakukan studi kelayakan, dan ditargetkan dapat menyelesaikan studi pada Desember mendatang. Ini lantaran, nota kesepahaman dengan Cina baru dilakukan pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo pada akhir Maret lalu. Pada saat itu, JICA sudah menyelesaikan studi kelayakan tahap I.
Dia mengatakan, kedua investor mengajukan dua skema pembiayaan yang berbeda untutk membiayai proyek ini. Pihak Jepang mengajukan skema Viability Gap Fund (VGF), sedangkan Cina berharap mendapatkan revenue guarantee ketika kereta cepat ini beroperasi.
?Jadi Jepang meminta di depan pembayarannya, sedangkan Cina meminta pembayarannya di belakang,? kata Dedy.