Lin Che Wei, pendiri Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), mengatakan beban direksi BUMN semakin berat karena kurangnya koordinasi di antara para pemangku kepentingan, terutama di dalam pemerintahan.
Dia menjelaskan, ada tiga kementerian yang selalu berhubungan dengan BUMN, yakni Kementerian Keuangan yang mengatur anggaran, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham, dan kementerian teknis. ?Kadang kalau ada perdebatan di antara ketiganya yang juga memberi tekanan ke direksi BUMN,? terang Lin Che Wei, yang juga mantan Direktur Utama Danareksa pada 2005-2007.
Di luar pemerintah, BUMN pun harus berhubungan dengan berbagai pihak seperti yudikatif, legislatif, ataupun pemerintah daerah. ?Selain regulator, juga ada berhubungan dengan pemda yang punya kepentingan di situ. Ada juga DPR, atau pengadilan juga. Jadi banyak tekanannya,? kata dia.
Meski demikian, Lin Che Wei mengatakan, tidak semua BUMN mengalami nasib yang sama seperti Pertamina karena tergantung pada aturan yang mengikat perusahaan pelat merah tersebut. ?Misalnya Telkom, aturannya jelas sehingga bisa berkembang. Tapi kalau perusahaan oil and gas itu nggak jelas, makanya sulit berkembang.?
Menurutnya, koordinasi yang intens dan jelas perlu dilakukan agar bisa dipahami antara hak dan kewajiban masing-masing pihak.