Menggadang UU Cipta Kerja untuk Keluar dari Jebakan Kelas Menengah
Menurut Yusuf, terdapat dua pelajaran penting untuk berhasil lepas dari jebakan kelas menengah jika berkaca dari pengalaman negara lain seperti Korea Selatan. Pertama, pertumbuhan ekonomi harus berada di antara 8% hingga 10%. Kedua, pertumbuhan tinggi bisa dicapai dengan mendorong industri manufaktur.
Saat Negeri Gingseng naik kelas, kontribusi industri manufakturnya berada di kisaran 25% terhadap Produk Domestik Bruto. Industri manufaktur Korsel juga berkembang dengan nilai tambah yang tinggi. Hal ini tentu tidak mudah mengingat banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia, seperti tren deindustrialisasi dini dan permalasalahan fundamental ekonomi, seperti dukungan sektor keuangan, ongkos logistik, kredit usaha, dan sebagainya.
Pemerintah saat ini sudah memiliki cetak biru pengembangan industri dalam Rencana Pengembangan Industri 2015-2035. Namun, progres pelaksanaan RIPIN masih terus di-review dan disesuaikan dengan kondisi terkini. Selain itu, dibutuhkan intervensi keijakan dalam industri manufaktur, seperti pemberian kredit murah.
Langkah=langkah ekstra juga diperlukan untuk menahan dampak pandemi Covid-19. Indonesia pada pertengahan tahun ini berhasil masuk dalam kategori kelas menengah atas dengan PDB per kapita pada 2019 sebesar US$ 4.050 per bulan. Namun, Indonesia berpotensi turun kelas seiring dengan kontraksi ekonomi yang terjadi pada tahun ini. "Rentan masuk kembali ke kelas lower middle income," kata dia.
Apalagi, angka pengangguran dan kemisikinan tahun ini diproyeksikan meningkat. Maka dari itu, sudah pasti hal tersebut akan berdampak pada agregat dari produk nasional bruto per kapita Indonesia tahun 2020.
Senada Ekonom INDEF Faisal Basri mengatakan Indonesia dapat turun kelas karena perekonomian yang mengalami kontraksi pada tahun ini dan belum sepenuhnya pulih pada 2021. Ia memperkirakan ekonomi Indonesia masih akan terkontraksi hingga kuartal I 2020 karena jumlah kasus Covid-19 yang masih tinggi.
Selain pertumbuhan ekonomi, nilai tukar dan inflasi juga akan mempengaruhi posisi Indonesia. Adapun OECD memperkirakan Indonesia dapat bergabung ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi pada tahun 2043. Hanya saja, Indonesia menghadapi batu sandungan untuk mencapai target tersebut, yakni jebakan negara kelas menengah.
"Untuk menghindarinya, tidak ada pilihan lain kecuali lewat penguatan sumber daya manusia, terutama pendidikan dan kesehatan, penguasaan teknologi, dan perangi ketimpangan. Berdasarkan pengalaman ratusan tahun perjalanan banyak negara, ketiga faktor itulah yang paling dominan dalam memuluskan pendakian mencapai puncak: negara maju," ujar Faisal dalam blog pribadinya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengtakan transformasi untuk menjadi negara maju sebelum pandemi Covid-19 menjadi fokus utama pemerintah. Namun, wabah yang menyerang seluruh dunia ini membuat pemerintah harus mengubah fokus pada penanganan Covid-19. "Namun upaya transformasi ekonomi ini bukan hilang, tetap meminta perhatian kita," ujar Sri Mulyani dalam sebuah diskusi virtual ya, Sabtu (18/7).
Indonesia masih memiliki visi untuk menjadi negara maju pada 2045. Pada tahun tersebut, penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 309 juta dengan pendapatan per kapita mencapai US$ 23.199. "Namun, ini hanya proyeksi yang akan menjadi proyeksi jika kita tidak dapat memenuhi sejumlah persyaratan," katanya.
Sri Mulyani menyebutkan, sejumlah syarat yang harus dipenuhi Indonesia agar dapat naik kelas. Pertama, infrastruktur yang memadai. Kedua, sumber daya manusia yang berkualitas. Ketiga, kesiapan adopsi teknologi. Keempat, perencanaan kewilayahan yang matang. Kelima, ekonomi dan sektor keuangan yang harus terus kredibel, sehat, dan maju.
"Kita menghadapi pandemi yang mengubah seluruh hal yang terjadi, tetapi tidak berarti Indonesia mengubah arahnya," katanya.