Tersisa Sepekan, Penerimaan Pajak Masih Bolong Rp 179 Triliun

Arief Kamaludin|KATADATA
Ilustrasi. Kementerian Keuangan mencatat, masih ada kekurangan pajak alias shortfall sebanyak Rp 179,24 triliun yang harus dikejar selama 7 hari terakhir tahun ini.
Penulis: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
23/12/2020, 19.32 WIB

Sri Mulyani menuturkan bahwa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II merupakan penyalur APBN terbesar yakni Rp 1.180 triliun atau 43% dari target belanja negara 2020. "Kalau seluruh Kanwil Jakarta pencairan anggaran sudah 77,9%," ujarnya.

Sebanyak 19.871 satuan kerja Kementerian/Lembaga akan segera menuntaskan pencairan anggaran belanja dari APBN2020 melalui pengajuan permintaan pembayaran kepada KPPN di seluruh wilayah Tanah Air. Sebagian dari alokasi APBN tahun 2020 difokuskan untuk program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pengamat Pajak Institute of Development for Economics and Finance Nailul Huda menuturkan penerimaan pajak akan kembali meleset dari target tahun ini. Apalagi, batas waktu pelaporan dan pembayaran beberapa jenis pajak sudah lewat. "Berat untuk DJP mengumpulkan Rp 179 triliun tersebut dalam 7 hari," kata Nailul kepada Katadata.co.id, Rabu (23/12).

Baca Juga

Pada tahun lalu, penerimaa pajak hanya mencapai 86,5%. Ia pun memperkirakan realisasi penerimaan pajak tak akan berbeda dengan tahun lalu, sehingga pajak yang terkumpul sepekan terakhir Desember ini hanya mencapai Rp 17 triliun. Dengan demikai Sehingga, akan ada shortfall sebesar Rp 161 triliun.

Nailul menjelaskan bahwa paling maksimal DJP bisa mengumpulkan Rp 95 triliun dengan kekurangan pajak sebesar Rp 83 triliun. Strategi ini sangat tergantung dari strategi masing-masing KPP untuk memungut pajak.

Tahun depan, ada beberapa yang harus dilakukan dalam mencapai target penerimaan pajak. Pertama, rasionalisasi target pendapatan. Kedua,  evaluasi insentif pajak yang tidak efisien dan efektif terhadap ekonomi. Belanja perpajakan pada tahun mencapai Rp 257 triliun, meningkat sebesar 14% dari tahun sebelumnya Rp 221,1 triliun.
Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria