BI: Relaksasi Uang Muka KPR & KKB akan Kerek Pertumbuhan Konsumsi 0,5%
Bank Indonesia memperkirakan pelonggaran rasio loan to value (LTV) kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit pemilikan rumah (KPR) mampu menggenjot pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 0,5% pada tahun ini.
"Ini berdasarkan kajian empiris, semakin longgar LTV, akan semakin longgar kredit yang bersangkutan," kata Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Juda Agung dalam media briefing virtual, Senin (22/2).
Ia menjelaskan, permintaan KKB berpotensi meningkat dengan penerapan kebijakan ini. Namun, hal tersebut bergantung pada mobilitas masyarakat, terutama di Jabodetabek.
Pada tahun lalu, penyaluran kredit kendaraan bermotor terkontraksi 26% pada tahun lalu. Meski demikian, rasio kredit macet atau non performing loaning (NPL) terjaga di kisaran 2,08%.
Sementara itu, pertumbuhan kredit properti masih terbatas di tengah risiko kredit properti yang cenderung menurun. Kredit properti rumah tapak tipe menengah yakni 22-70 meningkat pada semester II 2020, sedangkan tipe besar masih terkontraksi. Di sisi lain, pertumbuhan kredit rusun atau apartemen masih terbatas.
Risiko kredit properti cukup terjaga baik rumah tapak dan rusun/apartemen di antara 2,5-3%. Namun, terdapat peningkatan signifikan pada NPL kredit properti dengan tipe ruko yakni 5,1%
Menurut Juda, stimulus uang muka KKB dan KPR hingga 0% tak hanya diberikan di Indonesia. Kebijakan ini juga diterapkan oleh banyak negara lain.
Pemberian uang muka 0% untuk KKB dan KPR hanya diperbolehkan bagi perbankan yang memiliki NPL di bawah 5%. Namun, ia menegaskan bahwa relaksasi tersebut bukanlah sebuah keharusan yang harus diberikan oleh bank. "Masing-masing bank punya manajemen risiko yang berbeda. Tidak otomatis semuanya menjadi 0%," kata dia.
Direktur Riset Center Of Reform on Economics Piter Abdullah Redjalam berpendapat bahwa dampak kebijakan pelonggaran uang muka 0% KKB maupun KPR akan sangat bergantung pada penanganan pandemi. "Kalau Covid-19 cepat reda konsumsi akan cepat tumbuh," kata Piter kepada Katadata.co.id, Senin (22/2).
Kendati demikian, hal tersebut juga akan tergantung pada kebijakan pemerintah dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Jika PPKM dilonngarkan, maka kebijakan uang muka 0% hingga pembebasan pajak kendaraan bermotor akan menopang pertumbuhan ekonomi.
Sebelumnya, pemerintah turut memberikan relaksasi di sektor otomotif melalui Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP). Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan alasan pemberian insentif tersebut, yakni karena industri otomotif merupakan sektor yang penting.
"Tidak hanya dari sisi pekerjaan tapi juga ekspor dan yang lain -lain," kata Sri Mulyani dalam wawancara khusus kepada Katadata.co.id, Minggu (14/2).
Relaksasi PPnBM dilakukan dalam beberapa tahap, yakni diawali dengan pajak nol persen selama Maret-Mei. Selanjutnya, diikuti insentif PPnBM sebesar 50% pada Juni-Agustus, dan 25 % periode September-November 2021.
Pemerintah hanya memberikan diskon pada mobil berkapasitas mesin di bawah 1.500 cc dengan kategori sedan dan mobil lain berpenggerak dua roda belakang 4x2 alias (2WD). Mobil pada segmen ini dianggap memiliki local purchase alis Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di atas 70 %. Namun, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian baru-baru ini membuka peluang pemberian diskon PPnBM untuk mobil berkapasitas mesin di atas 1.500 cc untuk mendorong konsumsi masyarakat kelas menengah atas.
Badan Pusat Statistik mencatat, seluruh komponen pengeluaran yang membentuk produk domestik bruto pada tahun lalu terkontraksi, kecuali konsumsi pemerintah. Secara perinci, konsumsi rumah tangga tumbuh negatif 2,63%, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) kontraksi 4,29%. Kemudian, pembentukan modal tetap bruto aatu investasi minus 2,95%, ekspor turun 7,7%, dan impor kontraksi 14,71%. Adapun, konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar 1,94%.