Pemerintah Bayar Pinjaman, Utang Luar Negeri Januari Tumbuh Melambat

ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/rwa.
Ilustrasi. Utang luar negeri Indonesia per akhir Januari 2021 terdiri dari sektor publik atau pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 213,6 miliar, serta sektor swasta termasuk BUMN US$ 207,1 miliar.
Penulis: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
15/3/2021, 14.45 WIB

Selain itu, kontraksi ULN LK tercatat sebesar 6,1%, lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya 4,7%. Berdasarkan sektornya, ULN terbesar dengan pangsa mencapai 77% dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA), sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan.

Bank sentral menilai, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Struktur ULN yang sehat tersebut tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir Januari 2021 yang tetap terjaga di kisaran 39,5%, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,4%.

Baca Juga

Struktur ULN Indonesia yang tetap sehat juga tercermin dari besarnya pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,4% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Ekonom Centre for Strategic and International Studies Fajar Hirawan mengatakan bahwa perlambatan pertumbuhan ULN hanya sementara dan akan kembali  meningkat pada bulan selanjutnya. "Khususnya setelah penjualan surat utang berupa ORI di akhir Januari hingga Februari 2021," kata Fajar kepada Katadata.co.id, Senin (15/3).

Menurut dia, pemerintah memerlukan utang untuk membiayai APBN, khususnya yang terkait program pemulihan ekonomi, termasuk program vaksinasi. Dengan demikian, perlambatan memang lebih disebabkan karena pemerintah baru gencar menjual SBN pada akhir Januari/awal Februari 2021.

Di sisi lain, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN menjadi salah satu faktor perlambatan sementara ini. "Karena di tengah pandemi ini, pemerintah wajib meminimalisasi risiko yang berdampak langsung pada fundamental ekonomi," ujar dia.

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria