Tantangan Lembaga Pengelola Investasi: Akuntabilitas hingga Politik

Misbakhun pun menyarankan agar terdapat pengawasan khusus untuk LPI. "Jangan sampai kasus Asabri atau Jiwasraya terulang lagi," katanya.

Sementara itu, Anggota III BPK Achsanul Qosasi pada akhir tahun lalu memastikan LPI akan diaudit oleh timnya meski modalnya menjadi kekayaan negara dipisahkan. Apalagi, modal awal LPI juga berasal dari APBN.

"Ini menjadi lembaga negara di bawah presiden," kata Achsanul kepada Katadata.co.id, Kamis (17/12).

Dia pun berharap LPI bisa membantu negara dalam pengumpulan dana investasi.  Indonesia hingga kini belum mempunyai perusahaan investasi yang tangguh.

Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) pekan lalu mengumumkan akan mengucurkan US$ 10 miliar atau sekitar Rp 140 triliun ke dalam Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia. Saat ini, jajaran direksi LPI sedang menyiapkan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam transaksi pertama lembaga itu.

Staf Khusus Menteri Keuangan Masyita Crystallin mengatakan bahwa terdapat dua jenis investasi yang dikembangkan INA. "Keduanya yaitu melalui master fund maupun thematic fund," kata Masyita kepada Katadata.co.id, Senin (29/3).

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga sebelumnya menyebutkan, sudah ada komitmen dari US DFC hingga US$ 2 miliar, JBIC berpotensi hingga US$ 4 miliar, dan ADIA untuk master fund. Sementara, beberapa investor sudah tertarik untuk bergabung pada thematic fund yang rencananya dibuat dengan bidang jalan tol.

Potensi investasi datang dari CDPQ Kanada hingga US$ 2 miliar dan APG Belada senilai US$ 1,5 miliar. Selain itu, GIC Singapura masih mengikuti diskusi yang berkembang, sedangkan Macquired menawarkan sebagai pengelola dana dan berkontribusi US$ 300 juta.