Belanja Pemerintah Pusat Melonjak, Defisit APBN Melebar Jadi Rp 219 T

Arief Kamaludin | Katadata
Pemerintah mencatat belanja negara mencapai Rp 945,7 triliun atau naik 12,05% dibanding periode yang sama tahun lalu yakni Rp 843,94 triliun.
Penulis: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
21/6/2021, 15.33 WIB

Adapun di tengah belanja pemerintah pusat yang melonjak, penerimaannegara belum tumbuh maksimal. Pendapatan negara dan hibah tercatat naik 9,31% dari Rp 664,6 triliun menjadi Rp 726,4 triliun.

Baca Juga

 Pemasukan negara berasal dari penerimaan dalam negeri yang naik 9,54% menjadi  Rp 726,5 triliun dan hibah yang minus Rp 100 miliar. Pendapatan dalam negeri mencakup penerimaan perpajakan yang tumbuh 6,2% menjadi Rp 568,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak yang tumbuh 22,36% menjadi Rp 167,6 triliun.

Sri Mulyani juga mencatat, keseimbangan primer minus Rp 67,1 triliun atau negatif 0,43% terhadap PDB. "Ini lebih lebar dari tahun lalu yang hanya minus 0,22% terhadap PDB," ujar dia.

Adapun realisasi pembiayaan telah mencapai Rp 309,3 triliun, turun 13,57% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp 357,9 triliun. Sementara sisa lebih pembiayaan anggaran Rp 90 triliun, lebih sedikit dari Mei 2020 yakni Rp 178,5 triliun.

Lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) pernah mengingatkan  bahwa Indonesia menghadapi tantangan untuk mengembalikan rasio defisit fiskal ke 3% pada 2023. Lembaga itu memproyeksikan konsolidasi fiskal berjalan secara gradual.

Defisit fiskal akan menyempit tahun ini menjadi 5,7% dan 4,2% pada 2022. "Pemerintah diharapkan dapat menjaga komitmen untuk mengembalikan disiplin fiskal, meskipun ketidakpastian akibat pandemi masih sangat tinggi," tulis S&P dalam keterangan resminya, akhir April 2021.

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria