Tambah Dana Bansos, Sri Mulyani Pastikan Defisit APBN Tak Membengkak
Kementerian Keuangan memastikan defisit APBN tak akan melebar meski ada tambahan anggaran untuk bantuan sosial dan kesehatan seiring penerapan PPKM darurat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tambahan anggaran akan diperoleh dari refocusing anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) dan daerah tahap keempat.
"Pemerintah akan menjaga nominal defisit anggaran tidak melebihi target APBN 2021 dan juga mengoptimalkan pemanfaatan saldo anggaran lebih untuk efisiensi penerbitan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Rabu, (21/7).
Selain efisiensi anggaran K/L, menurut Sri Mulyani, tambahan anggaran perlindungan sosial dan kesehatan juga akan menggunakan sebagian dana cadangan alias SAL yang mencapai Rp 186,67 triliun. Ini sudah termasuk nilai SAL yang sudah ditentukan dalam APBN sebelumnya sebesar Rp 15,8 triliun.
Kementerian Keuangan memproyeksi defisit anggaran hingga akhir tahun mencapai Rp 939,6 triliun, lebih rendah Rp 66,8 triliun dari target. Namun, persentasenya terhadap Produk Domestik Bruto tetap mencapai 5,7%.
Hingga Juni 2021, defisit anggaran mencapai Rp 282,3 triliun atau 1,72% terhadap PDB. Defisit ini terjadi seiring belanja negara yang mencapai Rp 1.170,1 triliun dan pendapatan negara Rp 886,9 triliun. Belanja negara tumbuh 9,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sedangkan pendapatan negara tumbuh 9,1%.
Sri Mulyani menjelaskan, tambahan anggaran perlindungan sosial mencakup Rp 7,52 triliun untuk penyaluran dua bulan ekstra program kartu sembako. Bantuan ini akan diberikan kepada 18,8 juta penerima manfaat yang 10 juta diantaranya merupakan penerima program keluarga harapan (PKH).
Kemudian tambahan anggaran Rp 7,08 triliun diberikan untuk program kartu sembako. Bantuan ini akan diberikan kepada 5,9 juta keluarga selama periode Juli hingga Desember 2021 masing-masing Rp 200 ribu per bulan.
Program bantuan sosial tunai atau bansos tunai juga ikut diperpanjang selama dua bulan sehingga penyalurannya menjadi enam bulan. Bantuan ini diberikan dengan menambah anggaran sebesar Rp 6,14 triliun dan akan disalurkan kepada 10 juta keluarga.
Selama pengetatan sosial, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan beras bulog untuk 28,8 juta keluarga yang terdiri atas penerima BST dan kartu sembako, masing-masing keluarga akan mendapatkan 10 kg. Bantuan ini diberikan dengan anggaran tambahan sebesar Rp 3,58 triliun.
Pemerintah juga menggelontorkan anggaran tambahan Rp 1,91 triliun dan Rp 42 miliar masing-masing untuk mmperpanjang pemberian diskon listrik dan abodemen hingga akhir tahun.
Anggaran untuk program pra-kerja juga akan diperbesar. Pemerintah menambah anggaran Rp 10 triliun untuk 2,8 juta peserta sehingga total mencapai 30 triliun untuk 8,4 juta peserta. Program bantuan kuota internet juga akan diperpanjang hingga Desember 2021 dengan tambahan anggaran Rp 5,54 triliun.
Sementara itu, penambahan anggaran kesehatan sebagian besar dialokasikan untuk tambahan klaim perawatan kesehatan yang nilainya mencapai Rp 25,87 triliun hingga akhir tahun. Pemerintah juga akan menambah insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) sebesar Rp 1.08 triliun. Anggaran ini akan disalurkan kepada 3 ribu dokter non-spesialis dan 20 ribu perawat.
Selain itu, terdapat tambahan anggaran Rp 2,75 triliun untuk pembangunan rumah sakit darurat, serta Rp 4 miliar untuk tambahan 2 juta paket obat untuk isoman. Kemenkeu juga mengalokasikan Rp 790 miliar anggaran khusus untuk penebalan PPKM Mikro di daerah serta Rp 370 miliar untuk penambahan ketersediaan oksigen selama beberapa bulan ke depan.