Burden Sharing BI, Sri Mulyani Bantah Pemerintah Kesulitan Cari Utang

Pemerintah mengalokasikan pembayaran bunga utang sebesar Rp 405,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Alokasi ini meningkat 10,8% dari outlook 2021 yang sebesar Rp 366,2 triliun.

Di sisi lain, Sri Mulyani juga menyebut pihaknya telah berulang kali melakukan efisiensi anggaran belanja pemerintah demi menekan penarikan utang. Refocusing anggaran keempat tengah dipersiapkan yakni Rp 26,3 triliun dari belanja Kementerian dan Lembaga (K/L).

Sri Mulyani telah merefocusing Rp 130,9 triliun anggaran K/L dan daerah sepanjang tahun ini dalam tiga tahap. Refocusing pertama dilakukan dengan memangkas Rp 59,1 triliun dari K/L dan Rp 15 triliun daerah. Anggaran itu dipakai untuk memperlebar pagu PEN 2021 di tengah lonjakan kasus pada bulan Februari dan Maret.

Refocusing kedua dilakukan dengan menahan pemberian tunjangan kinerja berupa THR dan gaji K13. Refocusing saat itu menghasilkan anggaran Rp 12,3 triliun. Selanjutnya, refocusing ketiga dengan memangkas Rp 26,2 triliun belanja K/L dan Rp 6 triliun dari daerah. Ini dipakai untuk menambah anggaran PEN 2021 ketika varian Delta melonjak bulan lalu.

Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pada Juni 2021 sebesar Rp 6.554,56 triliun. Nilai tersebut meningkat 2,1% dari bulan sebelumnya dan 24,5% dari periode yang sama tahun lalu.

Komposisi utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan SBN yang memiliki porsi 87,14% dari total utang dan sisanya berupa pinjaman. Utang berbentuk SBN terdiri atas SBN domestik senilai Rp 4.430,87 triliun dan SBN valas Rp 1.280,92 triliun.

Selain itu, utang pemerintah berupa pinjaman sebesar Rp 842,76 triliun yang sebagian besar merupakan pinjaman luar negeri. Pinjaman yang berasal dari luar negeri tercatat sebesar Rp 830,24 triliun. Sedangkan, pinjaman dari dalam negeri mencapai Rp 12,52 triliun.