"Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan," kata Bamsoet dalam keterangan resminya, Selasa (30/11).
Sri Mulyani tidak tinggal diam, ia memberi klarifikasi atas tudingan dua pimpinan DPR tersebut. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan,pemangkasan bukan hanya terjadi pada MPR, tetapi semua K/L untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19.
"Mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui bahwa pada 2021, Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran Kementerian dan Lembaga harus dilakukan refocusing empat kali," kata Sri Mulyani dalam unggahan di akun instagram pribadinya @smindrawati, Rabu (1/12).
Ia menjelaskan, hasil dari pemangkasan anggaran K/L tersebut digunakan untuk penanganan Covid-19 khususnya untuk kesehatan dan perlindungan sosial. Anggaran dipakai untuk membayar klaim perawatan pasien positif Covid-19 yang melonjak saat adanya varian Delta. Ini termasuk untuk mendukung akselerasi vaksinasi dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.
Anggaran MPR di-refocusing satu kali tahun lalu dari Rp 603 miliar menjadi Rp 576 miliar. Adapun untuk tahun ini, anggaran MPR sebesar Rp 750 miliar masih utuh alias belum dipangkas untuk Covid-19. Kendati demikian, belum ada informasi yang pasti berapa besaran pemangkasan dari anggaran MPR yang akan dilakukan tahun ini. Sementara untuk tahun depan, anggaran MPR diturunkan menjadi Rp 695 miliar.