Dana PEN Masih Tersisa Rp 86 Triliun, Bansos dan UMKM Tak Capai Target
Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 masih tersisa Rp 86,17 triliun dari total Rp 747, 77 triliun yang dianggarkan. Mayoritas pos belanja tidak mencapai target sampai penutupan tahun, kecuali insentif perpajakan untuk dunia usaha.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat realisasi PEN 2021 hanya sebesar Rp 658,6 triliun atau 88,4% dari pagu sebesar Rp 744,77 triliun.
"Sayangnya belum mencapai keseluruhan target, beberapa program tidak bisa dijalankan dan akhirnya anggarannya dikembalikan lagi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (3/1).
Dari lima klaster belanja PEN, hanya insentif dunia usaha yang mencapai target yakni Rp 67,7 triliun atau 107,7% dari pagu.
Anggaran ini dipakai untuk memberi sejumlah insentif perpajakan bagi dunia usaha, seperti pemberian Pajak Penghasulan (PPh) 21 DTP kepada 106,1 ribu pemberi kerja, PPh Final DTP kepada 138,6 ribu UMKM.
Pembebasan PPh 22 Impor kepada 9,7 ribu wajib pajak, dan pengurangan angsuran PPh 25 kepada 58 ribu wajib pajak. Selain itu, pemerintah juga memberikan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) properti serta pembebasan PPnBM Mobil dan bea masuk DTP.
Sementara empat klaster PEN lain tidak mencapai target. Anggaran untuk kesehatan terpakai Rp 198,5 triliun atau 92,3% dari pagu.
"Untuk biaya perawatan pasien itu memang masih perlu diaudit, jadi kadang-kadang memang masih agak meleset," kata Sri Mulyani.
Dia merincikan belanja kesehatan dipakai untuk biaya perawatan kesehatan kepada 1,4 juta pasein, pembayaran insentif kepada 1,5 juta nakes dan santunan kematian kepada 571 nakes.
Selain itu, dipakai untuk membeli 310,9 juta dosis vaksin dan bantuan iuran JKN kepada 42 juta penerima.
Lebih lanjut, anggaran perlindungan sosial terpakai Rp 171 triliun aatu 91,5% dai pagu.
Anggaran ini dipakai untuk berbagai bentuk bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Tunai, BLT Desa, pemberian Kartu Prakerja, bantuan Kuota Internet hinga Diskon Listrik.
Anggaran untuk program prioritas terpakai Rp 105,4 triliun atau 89,3% dari pagu.
Anggaran ini dipakai untuk mendukung program padat karya yang memperkerjakana 2,26 juta tenaga kerja, dukungan bagi program pariwisata dan pemberian fasilitas pinjaman daerah Rp 10 triliun.
"Kita sudah anggarkan Rp 117 triliun, (tapi) belum terserap semuanya. Ada masalah di dalam programnya, entah untuk padat karya , pariwisata atau fasilitas lainnya," kata Sri Mulyani.
Sementara dukungan untuk UMKM dan korporasi terserap paling rendah, yakni hanya 71,5% dari pagu.
Realisasi dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp 116,2 triliun dipakai untuk berbagai bantuan seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada 12,8 juta usaha, bantuan kepada 1 juta PKL , IJP (Imbal Jasa Penjaminan/Premi) kepada 2,45 juta UMKM dan 69 korporasi, serta subsidi bunga KUR kepada 7,51 juta debitur.
Sementara itu, untuk tahun ini pemerintah menyediakan anggaran PEN sebesar Rp 414,1 triliun.
Program PEN 2022 akan lebih ramping dibandingkan tahun ini, dari lima klaster menjadi tiga klaster.
Anggaran PEN tahun depan hanya untuk belanja kesehatan sebesar Rp 117,9 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp 154,8 triliun dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp 141,4 triliun.