Peneriman Pajak Moncer, Sri Mulyani Batal Tarik Utang Rp 310 Triliun

Kinerja positif pada pendapatan negara tahun ini membuat pemerintah leluasa mengurangi porsi pembiayaan utang. Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realisasi pembiayan utang neto tahun 2021 sebesar Rp 867,4 triliun.

Realisasi tersebut hanya sekitar 73,7% dari target di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan kata lain, pembiayaan utang pemerintah lebih kecil Rp 310 triliun dari target.

"Untuk pembiayaan ini, karena defisit kita lebih kecil terlihat sekali bagaimana konsolidasi fiskal ini sudah kita mulai," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (3/1).

 Dalam catatan Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara tahun ini mencapai Rp 2.003,1 triliun. Capaian tersebut setara 114,9% dari target sebesar Rp 1.743,6 triliun.

Semua sumber pendapatan negara melampaui target, termasuk pajak. Penerimaan pajak mencapai Rp 1.277,5 triliun atau 103,9% dari target.

Bendahara negara itu menjelaskan, menyusutnya pembiayaan utang tahun lalu bukan hanya didorong membaiknya penerimaan negara.

Faktor lainnya karena optimalisasi penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL), memanfaatkan fleksibilitas pinjaman program, serta keberadaan Surat Keputusan Bersama (SKB) III pemerintah dengan bank sentral.

Melalui SKB III tersebut, bank sentral dimungkinkan memborong surat utang pemerintah senilai Rp 215 triliun sepanjang tahun lalu.

Penerbitannya melalui private placement dengan tingkat bunga lebih rendah, bahkan beberapa dibeli dengan skema burden sharing alias berbagi beban dimana berlaku bunga 0%.

 Adapun realisasi pembiayaan utang pemerintah 2021 turun 29,5% dari tahun 2020 sebesar Rp 1.229,6 triliun. Namun belum kembali ke level sebelum pandemi di 2019 sebesar Rp 437,5 triliun.

Sementara saat tahun pertama pandemi tahun 2020, pembiayaan utang pemerintah melonjak hingga 181% dalam setahun.

Seperti yang disebut Sri Mulyani sebelumnya, berkurangnya pembiayaan utang didorong realisais defisit yang juga turun.

Defisit APBN 2021 dilaporkan sebesar Rp 783,7 triliun, turun 17,3% dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi defisit tersebut hanya 77,9% dari target dalam APBN 2021. Rasionya terhadap produk Domestik Bruto (PDB) juga lebih kecil, yakni 4,65% terhadap PDB, di bawah taregt 5,7%.

"Ternyata tahun 2021 ini penerimaan pajak dan bea cukai kita cukup bagus, PNBP kita juga sangat kuat sehingga konsolidasi terjadi tanpa kita mengurangi belanja," kata Sri Mulyani.

 Pendapatan negara tahun lalu mencapai Rp 2.003,1 triliun. Semua sumber penerimaan melamapaui target. Penerimana pajak mencapai 103,9% dari target APBN, pertama kalinya setelah 12 tahun terus shortfall.

Penerimaan bea cukai mencapai 125,1% dari target. Selanjutnya PNBP juga melesat 151,6% dari target APBN yang tertolong berkat kenaikan harga-harga komoditas di paruh kedua tahun lalu.

Sementara dari sisi belanja tahun lalu sebesar Rp 2.786,8 triliun atau 101,3% dari pagu. Belanja negara tumbuh 7,4% dari tahun lalu.

Namun kecilnya defisit tahun 2021 dikarenakan pertumbuhan belanja lebih kecil dari penerimaan yang naik 21,6% dari tahun sebelumnya.