Pemerintah Tunda Penerapan Pajak Karbon ke Juli 2022, Ini Alasannya

Dokumentasi Panitia Nasional Presidensi G20 Indonesia
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah masih menggodok aturan pelaksana pajak karbon.
Penulis: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
28/3/2022, 20.01 WIB

Kementerian Keuangan memutuskan untuk menunda implementasi pajak karbon dari rencana awal pada April 2022 menjadi Juli 2022. Penundaan dilakukan, antara lain karena pemerintah masih menggodok aturan pelaksana secara komprehensif.

"Kami melihat ruang untuk menunda penerimaan dari pajak karbon ini ke sekitar bulan Juli, sambil menyiapkan peraturan perundang-undangan agar semakin komprehensif," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Maret 2022, Senin (28/3).

Aturan pajak karbon tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Perpres 98 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Febrio mengatakan, pemerintah masih menggodok aturan pelaksana pajak karbon agar ada konsistensi antara dua beleid yang telah terbit tersebut. 

"Kami ingin memastikan konsistensi kebijakan pajak karbon agar juga sesuai dengan konteks Perpres NEK," kata Ferbio.

Baca Juga

Selain masalah aturan pelaksana, Febrio mengatakan, penundaan ini juga dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah bulan Ramadhan. Penerapan pajak karbon yang akan berlaku lebih awal pada PLTU Batu Bara berpotensi mengerek tarif listrik.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Reporter: Abdul Azis Said