Kontruksi IKN Dimulai Bulan Ini, Benarkah Anggarannya Belum Cair?

ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.
Kondisi jalan menuju Jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (10/2/2022). Jembatan Pulau Balang menjadi salah satu akses penghubung menuju IKN, jembatan tersebut menghubungkan Kota Balikpapan langsung ke Penajam Paser Utara
Penulis: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
4/8/2022, 13.23 WIB

Pemerintah berencana mulai membangun konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Agustus 2022. Namun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sempat mengeluhkan anggaran yang belum cair sehingga pekerjaan pemetaan lahan KIPP belum dapat dilakukan. 

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, pihaknya telah menerima alokasi anggaran pembangunan IKN yang masuk dalam daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) APBN 2022 sebesar Rp 1 triliun. Namun, Kementerian PUPR kini juga sedang mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 5-6 triliun. 

"Ini yang sedang kami proses bersama mereka artinya  tentu ada penelaahan dan sebagainya, ini tentu sekali lagi pembangunannya untuk kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP)," kata Isa dalam konferensi pers, Kamis (4/8). 

Baca Juga

Isa menjelaskan, Kementerian PUPR menjadi satu-satunya instansi yang telah mengantongi anggaran untuk pembangunan IKN pada tahun ini. Meski demikian, ia tak menjelaskan, apakah anggaran IKN yang sudah dialokasikan dalam DIPA sebesar Rp 1 triliun sudah dicarikan. 

"Anggaran IKN tahun ini baru Kementerian PUPR yang aktif, beberapa yang lain kelihatannya baru akan mulai pada 2023," kata Isa. 

Kementerian PUPR sebelumnya menghitung kebutuhan dana untuk pembangunan IKN sebesar Rp 43,73 triliun sampai dengan tahun 2024. Kebutuhan anggaran ini hanya untuk membangun infrastruktur dasar di  Kawasan KIPP.

Infrastruktur inti atau KIPP terdiri dari Istana presiden, Kantor Wakil Presiden, Gedung DPR, hingga sistem drainase. Sumber dana yang akan dipakai berasal dari APBN. Alasannya, seluruh aset pemerintahan di kawasan KIPP harus menjadi milik negara.

Baca Juga

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut, alokasi total dana pembangunan IKN pada tahun ini akan mencapai Rp 5,07 triliun. Namun, realisasinya diperkirakan hanya 86% atau Rp 4,3 triliun.

"Sekarang sudah ada beberapa yang sudah lelang, namun ada yang baru lelang Juli ini. Kemungkinan tidak akan menyerap Rp 5 triliun," kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Kamis (9/6). 

Anggaran terbesar proyek pembangunan kawasan KIPP IKN tahun ini untuk infrastruktur permukiman senilai Rp 2,36 triliun. Infrastruktur yang dimaksud adalah gedung-gedung pemerintahan, seperti Istana Presiden, Kantor Wakil Presiden, dan Kantor Kementerian. 

Anggaran untuk pembangunan jalan tol di KIPP IKN Nusantara dialokasikan Rp 1,74 triliun. Alokasi anggaran untuk perumahan sekitar Rp 480 miliar. Sementara itu, alokasi anggaran untuk infrastruktur sumber daya air (SDA) adalah Rp 490 miliar. 



Reporter: Abdul Azis Said