Beratnya Tekanan Impor BBM terhadap Nilai Tukar Rupiah
Sementara itu, defisit neraca migas melebar dari US$ 5,7 miliar pada kuartal I-2022 menjadi US$ 7,2 miliar pada kuartal II-2022.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono dalam pemberitaan Katadata.co.id pada Jumat (19/8) menjelaskan, kenaikan impor migas terjadi akibat peningkatan permintaan, seiring aktifnya mobilitas masyarakat dan tingginya harga minyak dunia.
Dengan kondisi surplus neraca transaksi berjalan yang makin besar, maka neraca pembayaran juga mencatat surplus sebesar US$ 2,4 miliar. Surplus itu meningkat dari kuartal sebelumnya yang masih defisit US$ 1,8 miliar.
Di tengah kondisi itu, BI terus menjaga cadangan devisa yang pada akhir Juli 2022 tercatat sebesar US$ 132,2 miliar. Jumlah tersebut berkurang sekitar US$ 4,2 miliar, dari posisi akhir Juni 2022 yang besarnya sejumlah US$ 136,4 miliar.
Namun, dunia masih dibayangi kondisi geopolitik yang masih memanas akibat serangan terhadap Ukraina, serta sinyal kenaikan suku bunga oleh The Fed.
Masing-masing negara, termasuk Indonesia, sedang mengarahkan pengetatan kebijakan moneter. Di sisi lain, lonjakan inflasi juga terus membayangi.
Dalam konferensi pers pada Selasa (23/8), Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan kenaikan bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,75% pada Agustus 2022 dilakukan atas berbagai faktor.
Salah satunya, ekspektasi inflasi akibat sinyal kenaikan harga BBM. Di sisi lain, inflasi bahan pangan dan inflasi inti juga ikut meningkat.
“Kebijakan ini untuk memperkuat stabilitas rupiah dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat,” ujarnya.
Dengan penggunaan BBM di dalam negeri yang terus meningkat, kondisi geopolitik Rusia vs Ukraina, serta kenaikan suku bunga The Fed, maka impor BBM yang tinggi dapat menekan kurs rupiah.
Sebagai net importer yang neraca perdagangan migasnya terus melebar, Indonesia harus berusaha mengontrol angka impor migasnya, sembari tetap melakukan stabilisasi nilai tukar.
Dalam tulisan berjudul Kebijakan Subsidi BBM: Menegakkan Disiplin Anggaran di situs web pribadinya, ekonom Faisal Basri menilai subsidi BBM menimbulkan efficiency cost karena mengaburkan sinyal harga.
Penetapan harga yang lebih rendah dibanding opportunity cost menimbulkan distorsi pada konsumsi dan keputusan investasi.
Salah satu dampak yang muncul darinya adalah konsumsi BBM yang berlebihan di dalam negeri. “Konsumsi berlebih menyebabkan peningkatan permintaan: mengurangi ekspor dan menambah impor.
Dengan demikian, subsidi dapat menekan akun lancar (current account) dalam neraca pembayaran, sehingga berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah,” tulis Faisal.
Ia pun menyarankan agar harga jual eceran BBM ditetapkan berdasarkan formula perhitungan harga patokan yang sederhana dan mencerminkan keadaan sebenarnya.
Jika pun masih perlu subsidi BBM, maka seyogianya pemerintah dapat mendorong rakyat melakukan perubahan pola konsumsi BBM. Di sisi lain, pemerintah juga perlu melakukan restrukturisasi industri perminyakan.
(Tim Riset Katadata)