Jokowi Sebut 2023 Bisa Jadi Tahun Suram, Ini Syarat Agar Tak Terjadi

Presiden Joko Widodo dihadapan para pemimpin negara G20 mengingatkan potensi suramnya kondisi perekonomian global pada tahun depan. Ini akan terjadi jika salah satu masalah dunia yang dihadapi saat ini, yakni krisis pupuk tak mampu diselesaikan.

Jokowi mengatakan, krisis demi krisis terjadi di dunia. Dampak pandemi Covid-19 yang belum selesai ditambah dengan kondisi yang terjadi di Ukraina menciptakan tekanan pada harga pangan dan energi. 

"Masalah pupuk jangan disepelekan. Jika kita tidak mengambil langkah agar pupuk mencukupi dengan harga yang terjangkau, maka 2023 akan menjadi tahun yang suram," ujar Jokowi dalam pembukaan KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11). 

Ia menjelaskan, kelangkaan pupuk dapat menyebabkan gagal panen di berbagai belahan dunia. Ia menyebut 48 negara berkembang menghadapi masalah kerawanan yang tinggi dan menghadapi kondisi yang serius. 

Jokowi mengatakan, dunia juga sedang diuji dengan berbagai tantangan lainnya. "Hari ini mata dunia tertuju ke kita, apakah akan mencetak keberhasilan atau menambah kegagalan," kata dia. 

Kepala negara menyebut, Indonesia telah berusaha sebisa mungkin menjembatani perbedaan yang sangat dalam dan lebar. Ia mengingatkan negara-negara G20 tidak mengkotak-kotakan dunia dan memicu perang dingin berikutnya. 

Menurut dia, pemimpin negara anggota G20 tidak hanya bertanggung jawab terhadap masyarakat di negaranya, tapi juga seluruh dunia. Ia menekankan, keberhasilan dapat tercapai dengan komitmen untuk menyisihkan perbedaan untuk mengadakan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. 

Ia  juga menyatakan perlu upaya luar biasa untuk mengumpulkan 16 pemimpin negara selain Indonesia. Adapun, ketiga negara yang tidak mengirimkan pemimpin negaranya adalah Brasil, Rusia, dan Meksiko. 

Perang antara Rusia dan Ukraina membuat pasokan pupuk dari Rusia ke dunia tersendat. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan krisis pangan di  berbagai penjuru dunia.

Badan Pangan dan Pertanian Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO)  menilai Indonesia berperan penting sebagai presidensi G20 memiliki peran penting mengatasi krisis pangan. Indonesia dinilai dapat memanfaatkan posisi untuk mendorong negara-negara anggota G20 dalam mengatasi masalah krisis pangan, serta kelaparan yang terus meningkat di dunia. 

Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal menyampaikan bahwa harga pangan telah melonjak ke rekor tertinggi tahun ini. Pupuk menjadi terlalu mahal bagi banyak petani, dan jumlah orang yang menghadapi kerawanan pangan terus meningkat. Berkaca dari kejadian sebelumnya, kondisi tersebut akan memberikan dampak terbesar kepada mereka yang mengalami kemiskinan.   

“Kenaikan harga pangan mempengaruhi kita semua, tetapi dampaknya paling dirasakan oleh mereka yang rentan dan oleh negara-negara yang sudah mengalami krisis pangan," ujar Rajendra, pada Jumat (14/10).

Data FAO menyebutkan, saat ini terdapat 3,1 miliar orang di seluruh dunia yang tidak mampu membeli makanan sehat. Selain itu, angka kelaparan terus meningkat dan berdampak pada 828 juta orang pada 2021. Adapun dalam dua tahun terakhir, jumlah orang yang masuk dalam kategori rawan pangan meningkat dari 135 juta (2019) menjadi 193 juta (2021 dan 2022).  

FAO juga memprediksi kemungkinan yang lebih buruk, di mana sekitar 970 ribu orang diperkirakan akan hidup dalam kondisi kelaparan di lima negara. Negara tersebut seperti Afghanistan, Ethiopia, Somalia, Sudan Selatan dan Yaman. Angka tersebut sepuluh kali lebih banyak dari enam tahun lalu, ketika hanya dua negara yang masyarakatnya menghadapi kondisi serupa.