Sri Mulyani Buka Suara Soal Anggaran Kemiskinan Habis untuk Rapat

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyoroti daerah yang belum optimal mengendalikan kemiskinan tetapi anggarannya malah 'tersedot' untuk anggaran rapat hingga studi banding. Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian memberikan tanggapan soal itu.

Bendahara negara itu mengatakan belum berbicara khusus di internal pemerintah terkait persoalan tersebut. Namun, ia membantah bila anggaran khusus kemiskinan lewat berbagai program bantuan sosial justru tersedot untuk rapat dan studi banding pemerintah.

Sri Mulyani menyebut pemerintah mengalokasikan Rp 461 triliun anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada tahun lalu. Anggaran itu mengalir untuk membantu masyarakat miskin lewat berbagai program, seperti program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako.

"Itu sebagian besar adalah program yang langsung diterima oleh kelompok miskin, umpannya dalam bentuk PKH itu tidak ada seminar-seminar, wong sudah ada by name, by address, by account number," kata Sri Mulyani ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (31/1).

Selain bantuan tunai, pemerintah mengalokasikan sembako juga secara langsung berdasarkan data penerima.