Jokowi Pamer Gelontorkan Bansos Rp 3.212 T Sejak jadi Presiden

Muhammad Zaenuddin|Katadata
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana tiba di gedung DPR/MPR sekitar pukul 08.35 WIB, Rabu (16/8/2023). idang Tahunan MPR RI Tahun 2023 yang diselenggarakan dalam satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR RI.
Penulis: Agustiyanti
16/8/2023, 11.29 WIB

Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja sosial setiap tahun. Presiden Joko Widodo menyebut, anggaran perlindungan sosial yang sudah disalurkan sejak tahun pertama ia memimpin Indonesia setahun penuh pada 2015 hingga 2023 mencapai Rp 3.212 triliun. 

"Termasuk di dalamnya KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIP kuliah, PKH (program keluarga harapan), kartu sembako," ujar Jokowi dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Jakarta, Rabu (16/8).

Anggaran perlindungan sosial, menurut dia, juga mencakup perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok lainnya, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja.

Anggaran bansos terus naik setiap tahun. Anggaran bansos terutama melonjak saat pandemi Covid-19 berlangsung pada 2020 dan 2022, seperti terlihat dalam databoks di bawah ini.

Pemerintah beberapa kali menyampaikan bahwa anggaran perlindungan sosial menjaga daya beli masyarakat membantu ekonomi Indonesia tak anjlok sedalam negara-negara lainnya selama pandemi Covid-19.

Lantas bagaimana dampaknya ke kemiskinan?

Angka kemiskinan sebenarnya mengalami tren penurunan sebelum pandemi Covid-19. Tingkat kemiskinan pada 2019 yang turun menjadi 9,22% adalah yang terendah sepanjang sejarah. Namun, tingkat kemiskinan sempat kembali naik akibat pandemi Covid-19 hingga sempat mencapai 10,19% pada September 2022. 

Angka kemiskinan baru kembali menurun pada tahun lalu dan tahun ini. Tingkat kemiskinan pada Maret 2023 telah berada di bawah tingkat kemiskinan sebelum pandemi pada Maret 2019. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyebut alokasi anggaran bansos kemungkinan meningkat pada tahun depan mencapai Rp 546,9 triliun. Ini sejalan dengan target pemerintah yang cukup ambisius, yakni menghapus kemiskinan ekstrem. 

Ia menjelaskan terdapat beberapa strategi yang akan diterapkan pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem, yakni:

1. Pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan

  • Memperbaiki ketepatan sasaran desil 1
  • Meningkatkan indeks program keluarga harapan
  • Optimalisasi bantuan langsung tunai atau BLT desa 

2. Peningkatan pendapatan rumah tangga miskin dan rentan

  • Tambahan proyek pada karya Kementerian/Lembaga
  • Optimalisasi padat karya tunai desa

3, Peningkatan akses infrastruktur dasar  Sanitasi, air minum, puskesmas

Menurut Sri Mulyani, angka kemiskinan ekstrem diharapkan menurun cukup signifikan pada tahun ini dari 2,04% pada 2022 menjadi 1,04%. Hal ini akan sejalan dengan alokasi anggaran perlindungan sosial yang meningkat pada tahun ini sebesar Rp 461,6 triliun menjadi Rp 476 triliun.