Sri Mulyani Siapkan Cadangan Dana Rp 25 T untuk Selamatkan BUMN Karya
Pemerintah menyiapkan anggaran cadangan investasi mencapai Rp 25,8 triliun pada tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, anggaran cadangan itu, antara lain akan digunakan untuk menyelamatkan BUMN karya.
"Ini salah satu komitmen kami dengan pak Menteri BUMN dan Menteri PUPR Basuki, terutama untuk BUMN konstruksi kita dukung dari cadangan PMN dalam mendukung penyehatan dan restrukturisasi mereka," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu (16/8).
Adapun pemerintah hanya mengalokasikan PMN kepada empat BUMN dengan nilai mencapai Rp 18 triliun pada tahun depan. Rencana PMN tersebut jauh lebih rendah dibandingkan perkiraan suntikan modal tahun ini sebesar Rp 45,8 triliun. Empat BUMN yang akan memperoleh PMN tahun depan, antara lain:
- PT Hutama Karya sebesar Rp 12,5 triliun yang akan difokuskan untuk penyelesaian pembangunan jalan tol
- PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 1,89 triliun untuk program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpendapatan rendah
- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 3,55 triliun dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan bagi anak perusahaannya yaitu PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Life dalam menerima polis hasil restrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya. Penambahan PMN ini merupakan bagian dari penyelesaian penyelamatan polis Jiwasraya
- PT Len Indonesia berupa PMN non tunai sebesar Rp 649 miliar. PMN non tunai tersebut dalam bentuk konversi utang pokok menjadi tambahan PMN yang akan dialokasikan kepada PT Dirgantara Indonesia.
Kementerian Keuangan sebelumnya telah menyatakan batal memberikan suntikan PMN kepada Waskita Karya yang sebenarnya dialokasikan dalam APBN 2023. Keputusan ini diambil karena PMN kepada BUMN tersebut dianggap berisiko.
Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Kementerian Keuangan Meirijal Nur menjelaskan, PMN sebesar Rp 3 triliun untuk Waskita Karya sudah ada dalam APBN 2022 . Namun, waskita mengalami kekurangan kolektibilitas, modal kerja, likuiditas dalam perkembangannya.
“Sehingga bermasalah, lalu kami evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan Waskita ini,” kata Meirijal dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (11/8).
Meirijal mengungkapkan bahwa komite privatisasi telah memulai proses aksi korporasi yakni hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau right issue. Hanya saja, kondisi Waskita terus memburuk. Kementerian Keuangan pun menilai potensi rights issue tidak terserap publik cukup besar sehingga tujuan untuk memperoleh modal kerja dari porsi publik tidak tercapai akhirnya tidak bisa mendorong perbaikan kinerja perusahaan secara komprehensif.
Namun demikian, Kementerian BUMN menyatakan pemerintah nantinya bakal mengembalikan Penyertaan Modal Negara atau PMN Waskita Karya melalui Hutama Karya. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmadj0 menjelaskan, skema pengembalian PMN, akan dilakukan dengan menjadikan Waskita Karya sebagai anak usaha dari Hutama Karya terlebih dulu melalui inbreng saham milik pemerintah.
Pemerintah saat ini memiliki 75,34% kepemilikan di Waskita Karya atau setara 21,70 miliar saham. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi Waskita Karya sebelumnya sahamnya di inbreng ke Hutama Karya
"Jika restrukturisasinya Waskita selesai, lalu nanti akan inbreng ke HK," kata Tiko kepada wartawan di Ritz Carlton, Jakarta Senin (14/8).
Menurutnya, penyaluran PMN ke Waskita Karya dilakukan setelah menjadi anak usaha dari HK yang nantinya akan digunakan untuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Selain itu tiga proyek tol, seperti Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung). "Cuma untuk Bocimi kami ada tawaran dari Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), jadi mungkin SMI yang masuk," kata Tiko.