Belanja Negara Rp 1.967 Triliun hingga September, Baru 64,3% dari Pagu
Kementerian Keuangan melaporkan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2023. Belanja negara sampai September 2023 tercatat Rp 1.967,9 triliun atau 64,3% dari total pagu. Nilai ini tumbuh 2,8% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengumpulkan pendapatan negara Rp 2.035,6 triliun atau 82,6% dari target APBN 2023. Jumlah ini tumbuh 3,1% dibanding pendapatan periode yang sama tahun lalu.
"Dengan demikian, APBN dalam posisi surplus Rp 67,7 triliun atau 0,32% terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan keseimbangan primer Rp 389,7 triliun," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (25/10).
Rincian belanja negara terdiri dari, realisasi belanja pemerintah pusat Rp 1.396,9 triliun atau 62,2% dari pagu APBN. Realisasi belanja pemerintah pusat tumbuh 2,6% dibanding tahun lalu. Pertumbuhannya lebih rendah dari realisasi belanja September 2022, yakni 7,6%.
Jumlah belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja seluruh kementerian/lembaga Rp 669,6 triliun atau 66,9% dari pagu yang disediakan, terutama belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial, dan belanja modal.
"Dukungan persiapan pelaksanaan pemilihan umum, pembangunan ibu kota negara baru, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, dan penyaluran berbagai bantuan," kata Sri Mulyani.
Selanjutnya, belanja non-kementerian/lembaga Rp 727,3 triliun atau 58,4% dari pagu. Belanja ini termasuk realisasi subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, subsidi pupuk, pembayaran pensiun, program kartu prakerja, dan untuk pembayaran bunga utang.
Dari total belanja pusat, sebanyak Rp 803,5 triliun atau 57,5% dinikmati oleh masyarakat Indonesia.
Rinciannya, dari segmen perlindungan sosial, petani dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terdapat Subsidi dan Kompensasi BBM yang menghabiskan belanja paling besar, yakni Rp 95,4 triliun. Selanjutnya, Subsidi dan Kompensasi Listrik Rp 77,9 triliun, dan Subsidi LPG Rp 46,5 triliun.
Lalu, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp 34,7 triliun, Kartu Sembako Rp 29,8 triliun, dan Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 19,5 triliun, Kemudian, Bantuan Sosial Pangan Rp 8,2 triliun, Bantuan Benih, Mulsa, dan Pupuk Organik Rp 1,2 triliun. Subsidi Perumahan Rp 616,9 miliar, Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Rp 574,5 miliar, serta Bantuan Ternak Rp 182,5 miliar.
Dari segmen Program Pendidikan, terdapat Program Indonesia Pintar Rp 8 triliun, Program KIP Kuliah Rp 10,8 triliun, Program BOS Kementerian Agama Rp 10,2 triliun, dan BOPTN Rp 4,6 triliun, dan Kartu Prakerja Rp 3,7 triliun.
Program Infrastruktur tercatat menjadi belanja paling besar, yakni Pembangunan atau Rehabilitasi Infrastruktur Rp 108,6 triliun. Ini antara lain Sarana Prasarana Pendidikan, Sanitasi atau Persampahan, SPAM, Jalan, Jembatan, Rel Kereta Api, Bandara, Pelabuhan, Bendungan, dan Irigasi. Kemudian, ada pula bantuan bencana Rp 1,8 triliun.
Belanja transfer ke daerah tercatat Rp 571 triliun atau 70,1% dari anggaran. Angka belanja ke daerah tumbuh 3,3% dari realisasi pada periode yang sama 2022.