Rokok Elektrik Masuk Objek Pajak Rokok, Dikenakan Tarif 10%

ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.
Ilustrasi, penjual menata rokok elektrik di salah satu toko di Pekayon, Jakarta Timur, Selasa (27/12/2022).
Penulis: Agung Jatmiko
30/12/2023, 13.59 WIB

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatur ulang ketentuan terkait tata cara pemungutan pajak rokok melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143 tahun 2023.

Dalam aturan tersebut, Kemenkeu memasukkan rokok elektrik sebagai objek pajak rokok, dengan tarif sebesar 10% dari cukai rokok. Besaran tarif ini sama seperti tarif yang ditetapkan dalam ketentuan sebelumnya, yakni PMK 115/PMK.07/2013.

Pasal 2 ayat (1) PMK 143/2023 menyebutkan, bahwa dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap rokok. Ditetapkannya rokok elektrik sebagai objek pajak rokok tertera dalam Pasal 2 ayat (2) PMK 143/2023, yang berbunyi "rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasukb rokok elektrik".

PMK 143/2023 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau UU HKPD.

Sebelumnya, Pasal 33 ayat (2) UU HKPD menyatakan pajak rokok dikenakan atas rokok yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya. Pengenaan pajak rokok pada bentuk rokok lainnya, belum diatur dalam peraturan terdahulu, yaitu UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan aturan turunannya.

Sebagai informasi, pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berwenang, bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Jenis rokok yang dikecualikan dari objek pajak rokok, adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Rokok yang dimaksud, adalah rokok yang dilinting sendiri, atau yang kerap disebut rokok linthing dhewe (tingwe). Ini merupakan rokok yang diracik dan dilinting sendiri oleh konsumen.

Rokok tingwe dikecualikan dari objek pajak rokok, dengan catatan rokok tersebut hanya menjadi konsumsi pribadi, tidak diberi merek, tidak dikemas, dan tidak untuk dijual. Ini karena tembakau rajah yang menjadi bahan baku rokok tingwe memiliki karakter yang sama dengan tembakau iris, yang dikenakan cukai.

Patut diingat, pajak rokok berbeda dengan cukai rokok. Meski dikenakan dua jenis pungutan, bukan berarti rokok terkena pungutan ganda. Pasalnya, definisi, serta dasar pengenaan antara cukai rokok dan pajak rokok, berbeda. Adapun, pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Melalui PMK 143/2023, pemerintah juga mengatur tentang kontribusi penerimaan pajak rokok untuk mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan.