Kemenkeu Blokir Dana Kementerian lewat Automatic Adjustment, Apa Itu?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memblokir sementara anggaran kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp 50,14 triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 untuk tambahan program bansos.

Langkah pemblokiran anggaran sementara ini disebut dengan Automatic Adjustment. Kebijakan ini meminta seluruh K/L untuk memblokir sebagian dari anggaran yang belum menjadi prioritas dan dilaksanakan pada awal tahun.

Juru Bicara Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, bahwa K/L diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar penting. Sehingga seluruh K/L akan memiliki ketahanan untuk antisipasi jika ada perubahan dalam menghadapi dampak ketidakpastian global tersebut.

"Dalam pelaksanaannya, K/L mengusulkan sendiri Kegiatan/KRO/RO/akun yang akan diblokir sesuai dengan besaran automatic adjustment masing-masing K/L yang terlampir pada Surat Menteri Keuangan tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2023 melalui mekanisme revisi anggaran," kata Yustinus dalam situs resmi Kemenkeu yang tayang pada Kamis (16/2/2023).

Adapun kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan automatic adjustment antara lain belanja pegawai yang dapat diefisienkan, belanja barang yang dapat diefisienkan terutama belanja honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional lainnya dan belanja barang nonoperasional lainnya. 

Selain itu, belanja modal yang dapat diefisienkan, bantuan sosial yang tidak permanen, serta kegiatan yang diperkirakan belum dapat memenuhi dokumen pendukung pelaksanaanya sampai dengan akhir semester I tahun 2023.

Yang Dikecualikan dalam Automatic Adjustment

Anggaran yang dikecualikan pada kebijakan automatic adjustment yaitu belanja terkait bantuan sosial yang permanen, meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sembako dan belanja terkait tahapan Pemilu.

Kemudian belanja untuk pembayaran Kontrak Tahun Jamak, dan belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment). Hal ini untuk menjaga alokasi belanja prioritas serta menjaga fungsi APBN sebagai instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan, pemulihan ekonomi nasional, dan reformasi struktural.

Prastowo mengatakan, automatic adjustment tidak akan mengganggu pencapaian target pembangunan nasional maupun target masing-masing K/L. Terkait dengan belanja prioritas pemerintah, pada dasarnya porsi anggarannya tidak akan dikurangi.

Dia mencontohkan, automatic adjustment tidak akan mengurangi alokasi 20% anggaran pendidikan karena sifatnya diblokir, bukan dikurangi atau dihilangkan. Kegiatan tersebut masih bisa dilaksanakan apabila hingga semester I berakhir tidak terdapat kebutuhan anggaran yang signifikan.

Selanjutnya, apabila hingga akhir semester I tidak terdapat peningkatan yang signifikan atas kebutuhan anggaran yang mendesak, maka K/L dapat menyampaikan usulan pembukaan blokir secara bertahap untuk mendanai kegiatan K/L melalui mekanisme revisi.

Dia mengatakan, alokasi anggaran yang dibuka ini dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang sama sesuai alokasi awal, atau digunakan untuk kegiatan lain yang lebih strategis sesuai arah pencapaian sasaran program masing-masing K/L.

"Dalam penerapannya, Menteri Keuangan memberikan arahan bahwa seluruh proses dalam rangka automatic adjustment belanja K/L tahun agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)," kata dia.

Ketentuan Automatic Adjustment

Adapun kebijakan automatic adjustment tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan.

Ketentuan ini mengatur belanja negara yang mengutamakan penggunaan anggaran yang disesuaikan secara otomatis atau automatic adjustment. Pada pasal 157 ayat (4) menyebut, kebijakan automatic adjustment dapat dilakukan berupa pencadangan anggaran pada daftar isi pelaksanaan anggaran (DIPA) kementerian/lembaga.

Pada pasal 158 ayat (1) menjelaskan, bahwa kebijakan automatic adjustment dapat dilakukan dengan memenuhi dua ketentuan. Pertama, kementerian/lembaga melakukan pencadangan anggaran dalam jumlah tertentu dan menyampaikan usulan pencadangan kepada Menteri Keuangan.

Kedua, Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan pemblokiran DIPA kementerian/lembaga secara otomatis melalui sistem informasi.