Utang Pemerintah Capai Rp 8.262 T, Kemenkeu Sebut Rasionya Masih Aman

ARIEF KAMALUDIN | KATADATA
Ilustrasi, Gedung Kementerian Keuangan RI.
Penulis: Agung Jatmiko
1/5/2024, 12.03 WIB

Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang pemerintah pada akhir Maret 2024 sebesar Rp 8.262,1 triliun, dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) 38,79%. Nominal utang ini lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir bukan sebelumnya yang senilai Rp 8.319,22 triliun.

"Rasio utang pemerintah akhir Maret 2024 tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Keuangan Negara. Selain itu, rasio ini juga lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2024-2027 di kisaran 40%," tulis Laporan APBN Kita Edisi April 2024, dikutip Rabu (1/5).

Dalam laporannya Kemenkeu, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,52%. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa surat berharga negara atau SBN, yang mencapai 88,05%.

SBN mendominasi karena pasanya yang efisien akan meningkatkan daya tahan sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan ekonomi dan pasar keuangan. Selain itu, dengan aktivitas pembiayaan utang melalui penerbitan SBN, pemerintah turut mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik.

SBN juga menyediakan referensi penentuan harga instrumen pasar keuangan lainnya dan digunakan oleh para pelaku pasar untuk mengelola risiko suku bunga.

Pada akhir Maret 2024, lembaga keuangan memegang sekitar 43,4% kepemilikan SBN domestik, yang terdiri dari perbankan dengan porsi 24,8%. Kemudian  perusahaan asuransi dan dana pensiun, sebesar 18,6%.

Bagi lembaga keuangan, SBN berperan penting dalam memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan likuiditas, serta menjadi salah satu instrumen mitigasi risiko. Kepemilikan SBN domestik oleh Bank Indonesia sekitar 21,3%, yang antara lain digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter.

Sementara, porsi investor asing dalam kepemilikan SBN domestik tergolong kecil, sekitar 14,2%. Ini termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.

Penambahan utang baru masih dilakukan di kuartal kedua tahun ini. Terbaru, pemerintah menyerap dana sebesar Rp 21,5 triliun dari lelang tujuh seri surat utang negara (SUN) pada 30 April 2024.

Mengutip keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), total penawaran masuk pada lelang tercatat mencapai Rp 50,2 triliun.

Melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI), DJPPR melelang tujuh seri SUN di antaranya SPN03240801 (penerbitan baru), SPN12250502 (penerbitan baru), FR0101 (pembukaan kembali), FR0100 (pembukaan kembali), FR0098 (pembukaan kembali), FR0097 (pembukaan kembali), dan FR0102 (pembukaan kembali).

Tahun ini, pemerintah telah berencana menambah utang baru sebesar Rp 600 triliun untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024.

Direktur Surat Utang Negara (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan, angka defisit itu naik jika dibandingkan 2023 yang sebesar 2,27%. Ia menjelaskan, naiknya penarikan utang pada 2024 akan menambah pembiayaan untuk utang pokok dan bunga.

Terkait rasio utang terhadap PDB, ia menyebut bahwa level tahun depan masih aman. Apabila dibandingkan dengan negara lainnya, rasio Indonesia yang sebesar 37% masih lebih kecil.

Deni mengatakan, jika dibandingkan dengan Malaysia, Filipina, dan Thailand, rasio utang pemerintah Indonesia masih tergolong rendah. Sebab, ketiga negara ini memiliki rasio utang terhadap PDB mencapai 70%.