Sri Mulyani Buka Opsi Turunkan Target Defisit APBN 2025, Ada Apa?

ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa (kanan) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah), dan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti (kiri) mengikuti Rapat Kerja dengan Komite IV DPD di Ruang GBHN, kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Penulis: Amelia Yesidora
Editor: Ira Guslina Sufa
20/6/2024, 20.07 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya masih akan membahas rentang defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025. Bila dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (4/6) lalu, Sri Mulyani mengungkap target defisit APBN 2025 antara 2,45% hingga 2,82%, kini ia berencana menurunkan target menjadi 2,21% hingga 2,8%.

“Ini memberi range yang lebih lebar dan ini berarti kita akan mampu tetap menjaga fiskal yang prudent, hati-hati, dan tetap sustainable, namun pada saat yang sama bisa mengakomodasi program yang akan dilaksanakan pemerintahan baru 2025,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Kamis (20/6).

Menurut Sri, rentang defisit masih akan terus dibahas Kemenkeu dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rapat yang membidangi masalah keuangan. Bendahara negara juga akan berkoordinasi dengan tim Prabowo Subianto selaku presiden terpilih 2024–2029. 

Koordinasi ini diharapkan bisa memberi gambaran kebutuhan anggaran hingga mekanisme pelaksanaan program. “Pesannya adalah APBN tetap dijaga secara hati-hati, karena ini adalah instrumen penting bagi pemerintahan sispa saja ke depan juga,” kata Sri Mulyani.

Ia lalu memaparkan pemerintahan baru harus menjaga APBN dari sisi sustainabilitas dan komitmen defisit di angka 3%. Kemudian, debt GDP ratio dijaga pada level affordable dan prudent.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah akan datang supaya mereka bisa melihat seluruh aspek dari APBN yang dikelola transparan, hati-hati untuk menjadi instrumen yang bisa digunakan secara sustainable pemerintahan baru,” ujar Sri.  

Adapun DPR telah menyetujui asumsi dasar makro untuk Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan APBN 2025. Hal ini diputuskan dalam rapat Komisi XI DPR RI pada Kamis (6/6).

Asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2025 yaitu pertumbuhan ekonomi di rentang 5,1% hingga 5,5% secara tahunan atau Year on Year (YoY). Inflasi di kisaran 1,5% sampai 3,5% YoY. Kemudian nilai tukar rupiah di angka Rp 15.300 - Rp 15.900 per US$ 1. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun di angka 6,9% sampai 7,2%.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan di kisaran 4,5% hingga 5%. Tingkat kemiskinan 7% hingga 8%, kemiskinan ekstrem 0%, Indeks Gini di level 0,379-0,382, dan Indeks Modal Manusia di angka 0,56.

Reporter: Amelia Yesidora