Tanggapan BPS Soal Oknum Kepala Daerah Manipulasi Data Inflasi

Badan Pusat Statistik (BPS) merespons soal oknum kepala daerah yang memanipulasi data inflasi agar terlihat bagus. Terkait hal itu, Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia A Widyasanti menegaskan bahwa BPS tetap menjaga independensi karena memiliki metode yang mengacu pada standar internasional. 

“BPS menjaga independensi pengolahan serta pengumpulan data. Tidak ada intervensi dari pihak lain,” kata Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/1).

Amalia menjelaskan, pengukuran dan penentuan sampling pengambilan data harga di daerah menggunakan metode tertentu. Hal itu sudah sesuai dengan kaidah metodologi statistik.

“Ini angka yang kami hasilkan tentunya dapat dipertanggungjawabkan independensinya,” ujar Amalia.

BPS juga memiliki penjaminan kualitas dalam setiap proses pengumpulan data, mulai dari pelaksanaan survei hingga pengolahan data. BPS memiliki metode untuk menentukan target responden survei harga konsumen.

“Pemilihan waktu, tempat, dan lokasi pasar mengacu pedoman standar internasional dan tahapan ini, kami selalu lakukan dengan mekanisme penjaminan kualitas data,” kata Amalia.  

Dia juga turut menanggapi soal modus kepala daerah yang kerap menggelar pasar murah untuk mengakali data inflasi. Namun Amalia melihat operasi pasar mulai selama ini untuk mengendalikan inflasi di tingkat daerah. Karena pembentukan harga pada lokasi survei BPS dipengaruhi mekanisme pasar.

Amalia yakin kualitas data BPS juga dapat disandingkan dengan data dari beberapa lembaga. “Yang jelas kami sampai saat ini bisa menjaga independensi kami,” ujar Amalia.

Kemenko Perekonominan Minta Daerah Jaga Inflasi

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengingatkan pemerintah daerah untuk menjaga angka inflasi. Khususnya dalam menjaga level inflasi bisa berdampak baik bagi perekonomian nasional. 

“Jadi inflasi itu memang harus kita kendalikan sehingga tidak membebani masyarakat,” kata Susiwijono, Senin (30/9).

Susiwijono juga menegaskan bahwa data inflasi yang diterbitkan BPS sudah terukur dan teruji. Dengan begitu, data BPS tidak mudah dimanipulasi maupun diakali. 

“Mau diakali kayak apapun mekanisme pengukurannya ada. Ada parameter dan indikatornya,” ujar Susiwijono.

Modus Oknum Kepala Daerah Akali Data Inflasi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui memang ada modus yang dilakukan oknum kepala daerah untuk mengakali data inflasi. Hal itu dilakukan agar data inflasi tercatat bagus.

“Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah ini langsung mendatangi kantor BPS di kabupaten atau kota di daerah masing-masing. Lalu (bilang) tolong angkanya dibuat bagus. Begitu,” kata Tito, Jumat (27/9).

Modus lainnya dengan mengkondisikan pasar yang biasa dijadikan sampel survei petugas lapangan BPS. Dengan modus tersebut, oknum kepala daerah akan menginstruksikan jajarannya agar membuat gerakan yang dapat mendorong penurunan harga barang-barang secara masif. Misalnya dengan operasi pasar murah.

Adanya masalah itu cukup beralasan. Karena angka inflasi yang terkendali menjadi acuan keberhasilan kepala daerah dalam memimpin daerahnya. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menggelontorkan insentif jumbo untuk daerah yang berhasil mengendalikan inflasi.