Prabowo Instruksikan Sri Mulyani agar Kelola APBN dengan Tepat dan Teliti
Kementerian Keuangan sudah berada langsung di bawah pengawasan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini presiden sudah memberikan sejumlah arahan untuk pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada sidang kabinet pertama pemerintahan Prabowo.
“Presiden Prabowo menekankan pentingnya kerja sama tim dalam kabinet. Teliti dan tepat menggunakan APBN untuk manfaat rakyat,” tulis Sri Mulyani dalam Instagram pribadinya @smindrawati, Rabu (23/10).
Dalam kesempatan itu, presiden juga mengarahkan soal pemberantasan kemiskinan. Begitu juga untuk pemberantasan korupsi dan inefisiensi birokrasi. “Diminta sederhanakan, permudah birokrasi dan regulasi,” ujar Sri Mulyani.
Saat ini prioritas utama pemerintah terkait ketahanan dan swasembada pangan dan energi. Selain itu juga pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil dan anak-anak di Indonesia.
Begitu juga dengan hilirisasi untuk 26 komoditas, serta peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan. Prabowo juga menekankan untuk menjaga pertahanan negara kuat dari ancaman judi online, penyelundupan, narkoba, dan kegiatan ilegal serta kebocoran.
“Perencanaan, penganggaran, kebijakan, aturan harus teliti dan tepat sesuai prioritas serta fokus pembangunan untuk menciptakan ketahanan dan ketangguhan ekonomi, sosial, politik, hukum, dan pertahanan nasional,” kata Sri Mulyani.
Restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran
Kementerian Keuangan juga sudah melaksanakan rapat koordinasi restrukturisasi rencana kerja anggaran kementerian/lembaga (RKAKL) dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2024-2025. Kemenkeu juga melakukan penataan barang milik negara (BMN).
Rapat tersebut dilaksanakan sebagai bentuk gerak cepat penyelarasan program dan kegiatan K/L. Begitu juga dengan penyesuaian DIPA untuk pelaksanaan anggaran, serta penataan kembali status BMN dalam rangka penyesuaian kebijakan pemerintahan yang baru.
Hal itu menyusul dalam Kabinet Merah Putih terdapat sejumlah penambahan kementerian baru. Begitu juga dengan sejumlah Lembaga yang baru dibentuk Prabowo pada pemerintahannya saat ini.
“Ini menandai sebuah era kepemimpinan dari Republik Indonesia yang baru di bawah presiden dan wakil presiden terpilih. Dengan perubahan ini tentu kita semua yang ada di dalam birokrasi harus menyiapkan diri,” kata Sri Mulyani dalam pernyataan tertulis.
Menurut Sri Mulyani, restrukturisasi tersebut perlu dilakukan karena setiap presiden dan wakil presiden terpilih memiliki visi misi masing-masing. Kemudian berbagai pemikiran yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan. “Dalam hal ini, peranan dari birokrasi menjadi luar biasa penting,” ujar Sri Mulyani.
Penyelesaian Struktur Kementerian dan Lembaga Baru
Bendahara negara itu juga mendorong percepatan penyelesaian struktur organisasi dan tata kelola bagi K/L yang mengalami perubahan. Dia berharap pejabat atau pelaksana tugas baru dapat segera ditunjuk.
“Terutama pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan resources atau sumber daya di internal K/L,” kata Sri Mulyani,
Ia memastikan, penggunaan kantor BMN akan tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi. Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi dari K/L, Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan lokasi serta tempat yang bisa dioptimalkan terutama atas BMN yang idle tersebut.