Cacat Pikir Pilkada Tak Langsung

Di tengah ancaman perang global, serta maraknya bencana alam di tanah air; alih-alih fokus pada mitigasi ketidakpastian global dan perencanaan penanggulangan bencana yang lebih komprehensif, pemerintah malah sibuk merencanakan pilkada tidak langsung. Skema ini memang sudah lama diwacanakan. Beberapa elite politik bahkan telah lama membahasnya. 

Elite sepakat, pilkada langsung memerlukan biaya besar. Efisiensi dari penyelenggaraan pilkada semacam itu konon lebih baik dialihkan untuk program pembangunan yang lebih berfaedah. Manfaatnya bisa lebih dirasakan rakyat, dibanding seremonial pemilihan yang faktanya tidak cukup menghasilkan pemimpin merakyat.

Para elite juga setuju, pilkada langsung hanya menimbulkan politik uang yang masif, dan berkontribusi pada pembodohan politik rakyat. Cita-cita mewujudkan masyarakat demokratis yang terdidik faktanya selalu gagal oleh praktik suap-suara ketika musim pilkada tiba. 

Jika memang itu alasan di balik pewacanaan pilkada tidak langsung, bukankah cost yang sama, dan politik amplop, juga masih kerap ditemukan dalam pilpres dan pileg? Bukankah infiltrasi materiil kerap mewarnai corak pemilihan kita di segala dimensi? Apapun bentuknya, bahkan dalam pemilihan ormas dan kades sekalipun? Makanya, melalui argumentasi yang dilontarkan, cacat pikir pemerintah dan partai koalisi tampak jelas dalam menanggapi urgensi pilkada tidak langsung ini.

‎Memang, tidak ada yang salah dari berbagai alasan yang dikemukakan. Namun, cara pemerintah menganalisis akar persoalan mahalnya demokrasi dan politik uang jauh panggang dari api. Demokrasi memang mahal, penyelenggaraan pemilu melalui cara-cara konvensional: lewat bilik suara dan kertas suara, memang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi gaji pegawai dan pengawas pemilu yang terbentang dari level nasional sampai tingkat desa. Semuanya memerlukan dan menyedot anggaran negara yang besar. 

Ongkos politik dalam sistem demokrasi memang kerap tidak linear dengan hasil yang diharapkan. Namun tetap saja, memilih langsung adalah metode paling ideal bagi rakyat. Minimal, rakyat puas menentukan pemimpin yang sesuai aspirasinya. Kualitas pemimpin yang didapat adalah ganjaran dari hasil pilihan mereka. Takdir bagus-jeleknya pemimpin yang didapat lebih baik ditentukan sendiri dibandingkan hasil penunjukkan pihak lain.

Terkait biaya penyelenggaraan yang mahal, bukan tidak mungkin dapat disederhanakan lewat e-voting atau pemilu berbasis internet. Hal itu bisa terjadi jika pemerintah memiliki tekad politik yang kuat untuk melakukan improvisasi. Dengan begitu, biaya penyelenggaraan pemilu bisa ditekan seminimal mungkin. 

Intinya, alasan demokrasi yang mahal, tidak masuk akal bila harus mengorbankan suara rakyat sebagai pemberi mandat sah penentu pemimpin yang layak. Masalahnya, rakyatlah yang akhirnya akan merasakan konsekuensi dari metode yang diterapkan, bukan elite partai atau pihak penguasa. 

Alasan lain bahwa pilkada langsung menyebabkan politik uang yang marak dan membodohi masyarakat lewat demokrasi transaksional sebetulnya mengabaikan persoalan fundamental yang lebih penting dari sekadar alih metode lewat pilkada tak langsung. 

Demokrasi transaksional yang termanifestasi melalui serangan fajar dan suap suara memang menjadi momok demokrasi di era reformasi. Demokrasi menjadi ajang adu kekuatan material para kandidat. Suara rakyat dihargai dengan banderol tertentu berdasarkan kemampuan elite masing-masing. Sialnya, transaksi seperti itu dianggap lazim, membudaya, dan seolah-olah dianggap infak politik dari elite untuk kalangan tak mampu.

Tapi lagi-lagi menyalahkan pilkada langsung sebagai akar persoalan demokrasi yang mahal dan transaksional bukanlah bidikan dan target yang tepat. Demokrasi yang mahal bisa dibarengi improvisasi teknologi. Sementara demokrasi prosedural yang nir-integritas seperti maraknya politik uang sebetulnya bersumber dari pengelolaan partai politik yang serampangan. 

Partai politik adalah jantung demokrasi. Dan yang merusak demokrasi melalui praktik uang di masyarakat kita sebenarnya kader-kader partai itu sendiri. Rakyat diajarkan untuk menerima uang dan memilih kader partai bersangkutan. 

Intinya, sumber persoalan demokrasi kita sebenarnya terletak di tubuh partai. Partai politik kita masih jauh dari kata ideal. Pengelolaan partai kita masih bercorak feodal. Berapa banyak partai politik kita yang tidak menjalankan prosedur demokrasi internal. Selama bertahun-tahun lamanya, beberapa pemimpin partai yang ada tidak pernah berganti. Parahnya, kekuatan uang masih menjadi penentu siapa yang berhak memimpin partai. 

Corak partai kita cenderung oligarkis. Jika tidak dipimpin orang-orang kaya, partai dikendalikan oleh pihak keluarga. Di negara kita, partai adalah milik orang per orang, bukan publik. Tak aneh, dalam tipe seperti ini, kita sama sekali tidak menyaksikan bagaimana ideologi partai berjalan, apalagi berfungsi sebagai wahana pendidikan politik rakyat. Partai beroperasi sesuai keinginan pemiliknya, bukan berdasarkan garis ideologi yang diperjuangkan. 

Di tengah absennya ideologi partai, wajar jika uang menjadi medium utama dalam pertarungan politik di antara mereka. Sebab, tidak ada nilai pembeda istimewa dan khas untuk ditawarkan kepada rakyat. Satu-satunya tawaran hanyalah kekuatan material, bukan nilai.  

Politik uang, karenanya, adalah ekses dari absennya prinsip dan ideologi partai. Jika memang partai berkomitmen terhadap ideologinya, tidak mungkin kader-kadernya terjerembab dalam politik uang. Serangan fajar yang dilakukan kader partai adalah  bukti tidak adanya disiplin ideologi dan prinsip. Partai tidak lebih dari sekadar kendaraan politik belaka, bukan mesin penghasil kader-kader ideologis. 

Hal ini tentu bertolak belakang dengan kondisi partai pada 1955, di mana ideologi menjadi pegangan utama setiap kadernya. Sebab itu, wacana pilkada tidak langsung tidak serta merta akan menghapuskan budaya politik uang. Bisa dipastikan, politik uang akan tetap beroperasi, meski segmen perputarannya tidak terjadi di skala yang lebih besar di masyarakat. 

Makanya, tidak rasional bila pemerintah mengganti pilkada langsung menjadi tidak langsung dengan dalih untuk meminimalisasi politik uang. Alih-alih sibuk mewacanakan pilkada tak langsung, lebih baik pemerintah dan partai koalisi merekonstruksi bagaimana partai bertransformasi menjadi entitas politik bersih dan memaksakan prosedur demokrasi di internal mereka. Sebelum panjang lebar mengkritik politik uang yang marak di masyarakat, harusnya elite mengkritisi cara mereka berdemokrasi. 

Persoalannya bukan di rakyat, namun di di internal elite itu sendiri. Sudah demokratiskah pengelolaan partai yang ada? Sudah meritokrasi dan bersihkah pemilihan pimpinan partai kita? Sudah ideologiskah partai-partai yang ada? Jika kondisi dan ketentuan-ketentuan tersebut memang terimplementasi dengan baik, dengan sendirinya politik uang berpotensi hilang dalam  sirkulasi demokrasi kita.