Ketegangan di Timur Tengah kembali menunjukkan betapa rentannya sistem energi dunia terhadap disrupsi pasokan bahan bakar fosil, seperti yang pernah terjadi ketika perang Rusia dan Ukraina pada 2022.
Indonesia, sebagai salah satu negara yang bergantung pada impor minyak, juga tidak terkecuali. Ketika konflik geopolitik mengganggu jalur perdagangan energi global, seperti Selat Hormuz yang dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak dunia, harga minyak pun melonjak dan menimbulkan gejolak di pasar energi global.
Kerentanan ini semakin terasa bagi Indonesia karena hampir setengah kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi dengan impor, di mana sebagian di antaranya berasal dari kawasan Timur Tengah. Situasi ini diperparah dengan cadangan BBM Indonesia yang masih sangat terbatas, yaitu 23 hari. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan banyak negara importir energi lainnya, seperti Jepang dengan cadangan sekitar 254 hari, Korea Selatan 219 hari, dan China 115 hari.
Lonjakan harga minyak global juga akan menekan fiskal negara melalui subsidi energi. Dalam RAPBN 2026, pemerintah menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp381,3 triliun dengan asumsi harga minyak US$70 per barel, sementara harga Brent telah menembus USD 93 per barel per 7 Maret 2026.
Pemerintah memperkirakan setiap kenaikan US$1 per barel harga minyak dapat menambah beban APBN sekitar Rp10,3 triliun. Tekanan ini akan semakin besar ketika Indonesia mengalihkan sebagian impor minyak ke Amerika Serikat, yang memiliki biaya logistik US$1 hingga US$3 per barel, lebih mahal dibandingkan US$0,7 per barel sebelumnya.
Selain itu, lonjakan harga minyak juga akan memicu kenaikan harga energi fosil lainnya, yaitu gas dan batu bara. Data Trading Economics menunjukkan bahwa pada 4 Maret 2026 harga minyak naik sekitar 14,9%, sementara pada periode yang sama, harga batu bara meningkat sebesar 11,5% dan gas alam 3,2%.
Kenaikan harga batu bara juga dapat terjadi ketika sektor kelistrikan di berbagai negara beralih ke batu bara sebagai sumber alternatif ketika harga atau pasokan gas terganggu. Situasi serupa terjadi saat perang Rusia-Ukraina dan kini mulai terlihat kembali, seperti di Bangladesh. Lonjakan harga batu bara global juga pernah menyebabkan krisis pasokan bagi sektor kelistrikan Indonesia ketika produsen lebih memilih mengekspor batu bara ke pasar internasional.
Lonjakan harga energi fosil tidak hanya berdampak pada sistem energi nasional, tetapi juga menambah tekanan fiskal negara. Dengan bauran energi nasional yang masih didominasi oleh energi fosil sebesar 84 persen, Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga energi global yang dapat memicu biaya energi domestik, peningkatan subsidi, serta tekanan terhadap stabilitas ekonomi.
Oleh karena itu, krisis ini seharusnya menjadi peluang bagi Indonesia dalam mempercepat transisi menuju sumber energi terbarukan domestik untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Untuk memaksimalkan momentum ini, Indonesia perlu melakukan dua langkah utama, yaitu mempercepat elektrifikasi transportasi dan transisi energi terbarukan di sektor kelistrikan. Dua langkah ini juga sejalan dengan agenda Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi yang baru saja dibentuk, yaitu pembangunan 100 GW tenaga surya dan konversi motor listrik.
Langkah pertama, percepatan elektrifikasi pada sektor transportasi, yang masih sangat bergantung pada BBM. Hingga 2025, jumlah kendaraan listrik mencapai 207.748 unit, masih di bawah 1% dari total kendaraan bermotor.
Namun, peningkatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia sangat potensial, mencapai 18% dari penjualan mobil baru pada 2025, lebih tinggi daripada rata-rata kawasan ASEAN sebesar 17% berdasarkan data PwC.
Tren ini menunjukkan bahwa elektrifikasi transportasi semakin realistis sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada BBM impor, meskipun adopsinya masih perlu dipercepat.
Langkah kedua, elektrifikasi transportasi juga perlu diiringi dengan percepatan transisi energi di sektor kelistrikan, yang saat ini masih didominasi oleh pembangkit energi fosil sebesar 85%.
Tanpa listrik yang bersih, elektrifikasi hanya akan memindahkan konsumsi energi dari BBM ke pembangkit berbasis fosil. Karena itu, percepatan pengembangan energi terbarukan, terutama energi surya yang dapat dikembangkan secara domestik, menjadi penting untuk semakin memperkuat ketahanan energi nasional.
Untuk mendukung langkah ini, pemerintah dapat memaksimalkan potensi pendanaan dari tambahan pungutan produksi batu bara. Kebijakan ini sangat relevan ketika perusahaan batu bara memperoleh windfall profit dari kenaikan harga batu bara global, seperti yang dapat terjadi dalam konflik Timur Tengah.
Berdasarkan perhitungan SUSTAIN, pungutan tambahan tersebut berpotensi menghasilkan tambahan penerimaan negara sebesar Rp84,5 triliun hingga Rp353,7 triliun per tahun. Dana ini dapat digunakan untuk mendanai program transisi energi, misalnya sebagai dana awal untuk proyek 100 megawatt PLTS di 18.000 desa selama empat tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Jika kedua langkah ini dijalankan, pemerintah juga dapat menekan subsidi energi yang selama ini membebani APBN.
Selain itu, agenda transisi energi juga perlu disinergikan dengan agenda ekonomi Indonesia, yaitu sebagai strategi transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau. Pengembangan industri manufaktur sebagai rantai pasok kendaraan listrik dan energi terbarukan, terutama panel surya dan baterai, perlu dieskalasi untuk memanfaatkan momentum ini.
Lokalisasi industri manufaktur juga perlu dilakukan dengan memastikan penciptaan lapangan kerja hijau dan transfer teknologi untuk industri dalam negeri. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan insentif bagi produsen maupun konsumen untuk meningkatkan permintaan dan kepastian pasar sehingga dapat mendorong pengembangan industri energi terbarukan dan kendaraan listrik.
Pada akhirnya, krisis di Timur Tengah kembali menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil membuat sistem energi nasional sangat rentan terhadap gejolak geopolitik global.
Karena itu, krisis ini seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan sebagai strategi untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi kerentanan ekonomi terhadap guncangan eksternal.
Jika dimanfaatkan dengan tepat dan disinergikan dengan agenda ekonomi nasional, transisi energi juga membuka jalan bagi transformasi ekonomi Indonesia menuju industri hijau yang lebih berdaya saing secara global.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.