Babak Akhir Penyelamatan Bank Muamalat
Isu penyelamatan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk santer terdengar lagi. Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Otoritas Jasa Keuangan turun tangan untuk mengatasi masalah keuangan bank syariah tertua di Indonesia tersebut.
PT Bank Mandiri Tbk dikabarkan akan masuk ke Muamalat. Kabar itu beredar setelah Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman Arif Arianto datang ke Kantor Wakil Presiden, Jakarta, pada 28 Oktober lalu.
Tak hanya berjumpa dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dalam pertemuan itu juga hadir manajamen Bank Muamalat beserta Ketua OJK Wimboh Santoso. Manajemen yang hadir, yaitu Direktur Utama Bank Muamalat Ahmad Kusna Permana, Komisaris Edy Setiadi, dan Komisaris Independen Iggi H Achsien.
Perwakilan pemegang saham Muamalat juga terlihat datang, yaitu Abdul Wahab Abed dari Sedco Holding dan Mohamed Ibrahim Ismail dari Boubyan Bank. Head of Corporate Affairs Bank Muamalat Hayunaji mengatakan pertemuan itu untuk bersilaturahmi semata.
Ma’ruf sempat menyatakan dukungannya agar bank itu terus beroperasi. Harapannya, ekonomi syariah di Indonesia turut terbantu. “Muamalat sebagai lembaga syariah pertama di Indonesia ya harus dijaga going concern-nya,” kata Hayunaji usai pertemuan.
Pesan Ma’ruf seolah menjadi sinyal ke mana arah penyelamatannya. Meskipun kondisi keuangannya sedang berdarah-darah, bank itu harus tetap bertahan.
Perhatian pria berusia 76 tahun itu tak lepas dari perannya yang selama 17 tahun menjadi Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat. Ma’ruf baru mundur dari jabatannya ketika mengikuti proses pemilihan presiden atau Pilpres 2019.
(Baca: Kementerian BUMN Diajak Selamatkan Bank Muamalat)
Skema penyelamatannya sampai sekarang belum terlihat jelas. Namun, menurut informasi yang diterima oleh Katadata.co.id, Mandiri tidak akan masuk secara langsung ke Muamalat. Perannya hanya memberikan bantuan pendampingan manajemen.
Hal serupa juga pernah Mandiri lakukan ketika membantu penyelamatan Bank Century. Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan itu akhirnya dijual pada akhir 2014, ketika Kartika Wirjoatmodjo menjabat sebagai Kepala LPS.
Nama Bank Century kemudian berubah menjadi Bank JTrust Indonesia. Kartika lalu terpilih menjadi direktur utama Mandiri pada 2016, sebelum akhirnya menjabat Wakil Menteri BUMN sejak akhir Oktober lalu.
Ketika dikonfirmasi soal ini, Sulaiman enggan memberi tanggapan. Pesan yang dikirimkan Katadata.co.id kemarin ke nomor ponsel pribadinya hanya bercentang biru, tanda telah ia baca, namun tak ada jawaban.
Kementerian BUMN mengakui dilibatkan dalam diskusi penyelamatan Muamalat. “Terserah OJK mau diapakan (Muamalat). Kami tunggu saja karena mereka yang memiliki kewenangan sebagai pengawas,” kata Kartika ketika ditemui di Jakarta pada Senin lalu (11/11).
Ia enggan merinci opsi apa yang dikaji dalam penyelamatan itu. “Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) bisa melakukan investasi (di Muamalat). Tapi kalau penyelamatan, kami bukan entitas yang berwenang,” ucapnya.
Sementara, OJK belum memutuskan apapun terkait nasib Muamalat. Pasalnya, Otoritas masih menunggu para calon investor yang berminat untuk memperkuat permodalan bank itu. Pemodal itu disebut ada dari konsorsium lokal maupun asing, BUMN, dan non-BUMN.
(Baca: Bank Mandiri Dikabarkan Siap Bantu Penyelamatan Bank Muamalat)
Calon investor tersebut harus memenuhi persyaratan dan persetujuan dari pemegang saham bank. “Selain itu menunjukkan keseriusan dengan menempatkan dana escrow account, dan menjamin sustainable bisnis bank,” tulis Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK Slamet Edy Purnomo kemarin.
Ia mengatakan, siapapun yang berminat dapat langsung menghubungi pemilik dan atau melaporkan kepada OJK dengan menunjukkan keseriusannya. Di sisi lain, Otoritas akan mendorong dan mengawasi penguatan permodalan serta perbaikan Muamalat. Manajemen bank juga harus melakukan langkah perbaikan dan meningkatkan efisiensi serta tata kelola perusahaan yang baik.
Bagaimana Kondisi Keuangan Bank Muamalat?
Masalah keuangan di Muamalat sudah terjadi sekitar 2015. Ketika itu perusahaan mengalami masalah kekurangan modal. Pemegang saham lama enggan menyuntikkan dana segar karena telah menyentuh batas maksimal ketentuan kepemilikan saham.
Saat ini, tiga besar pemegang saham Bank Muamalat adalah Islamic Development Bank sebanyak 32,74%, Bank Boubyan sebanyak 22% saham, dan Atwill Hodlings Limited 17,91%.
Muamalat akhirnya terus mengalami lonjakan pembiayaan bermasalah dan tergerusnya rasio kecukupan modal. Berdasarkan laporan keuangan semester pertama 2019, perusahaan hanya membukukan laba bersih Rp 5,08 miliar. Angka ini anjlok 95% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Laba operasionalnya turun 87,77% menjadi Rp 19,06% karena berkurangnya pendapatan. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil tercatat turun 68,12% menjadi Rp 203,34 miliar.
Rasio pembiayaan seret (NPF) gross per akhir Juni tercatat 5,41%, naik dari posisi tahun lalu yang berada di angka 1,65%.Sedangkan NPF net naik dari 0,88% menjadi 4,53%. Sesuai ketentuan OJK, batas maksimal rasio ini adalah 5%.
Berdasarkan grafik Databoks di bawah ini, rasio kecukupan modalnya pada kuartal II-2019 turun hampir 4% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, menjadi 12,01%. Penurunan CAR juga pernah terjadi pada 2016 sebesar 1%.
(Baca: Dukungan Ma’ruf Amin Agar Bank Muamalat Tetap Beroperasi)
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam mengatakan persoalan menahun Muamalat terjadi karena kualitas asetnya yang terus turun. “Fungsi intermediasinya tidak berjalan optimal,” kata Pieter. Pertumbuhan penyaluran pembiayaan atau kredit yang seharusnya menjadi sumber keuntungan terus melambat sementara rasio kredit bermasalahnya naik.
Untuk mengatasi masalah ini memang butuh suntikan modal besar. Tapi Muamalat juga perlu perubahan total konsep bisnis, strategi hingga sumber daya manusianya.
Soal konsep bisnis, sejak bank ini berdiri memang kerap timbul persoalan. Muamalat merupakan bank yang berdiri atas inisiatif Majelis Ulama Indonesia pada pertengahan 1990. Usul ini muncul ketika MUI mengadakan lokakarya bertajuk Masalah Bunga Bank dan Perbankan.
Lembaga itu kemudian merangkul Bacharuddin Jusuf Habibie, yang dekat dengan Presiden Soeharto dan memimpin Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Presiden yang kala itu ingin merangkul kelompok-kelompok Islam pun menyetujui. Muamalat mulai beroperasi pada 1 November 1991.