Jokowi Larang Para Menteri Persoalkan Perpres, Siapa yang Dimaksud?

Namun, hingga kini, proses persiapan pembangunan proyek itu masih jalan di tempat. Suradi, Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Tbk, mengatakan pihaknya masih menunggu izin trayek dari Kementerian Perhubungan. Apabila izin trayek diterbitkan melebihi tanggal 15 November, maka peluncuran proyek tersebut akan ikut tertunda. "Kami masih menunggu izin trase-nya dulu keluar dari Kemenhub, baru bisa dilakukan (peluncuran proyek)," katanya kepada Katadata, Jumat pekan lalu (30/10).

Tapi, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengajukan beberapa syarat jika proyek kereta cepat itu dapat dinyatakan layak. Antara lain, penggunaan stasiun tidak boleh lebih dari empat stasiun. Dengan begitu, kereta tersebut dapat menempuh kecepatan‎ di atas 200 kilometer per jam. Padahal, pemerintah sempat memunculkan rencana menggunakan 6-8 stasiun untuk membangun ekonomi di wilayah-wilayah yang dilalui kereta cepat itu. "Pokoknya maksimal empat (stasiun), ini mau bikin kereta cepat atau mau bikin properti," kata Jonan, seperti dikutip dari situs liputan6.com, 16 Oktober lalu.

Padahal, dalam Pasal 9 ayat 2 Perpres tersebut itu dicantumkan lima tugas Menteri Perhubungan. Yaitu: menetapkan konsorsium BUMN atau perusahaan patungan untuk menggarap proyek kereta cepat itu, menetapkan jalur Jakarta-Walini-Bandung dan meneken perjanjian penyelenggaraan prasarana kereta cepat. Selain itu, memberikan perizinan usaha, pembangunan, dan operasi penyelenggara proyek itu dan pengawasan serta pembinaan terhadap teknis pembangunannya.

Sementara itu, polemik keputusan di antara para menteri juga kerap terjadi. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pernah mempersoalkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 87/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Beleid itu juga mencakup ketentuan impor sejumlah produk perikanan. Ia menilai ketentuan yang mengizinkan impor komoditas ikan, seperti ikan tuna dan cakalang itu, akan merugikan nelayan kecil. "Ukuran kekurangan (ikan di dalam negeri) dimana? Tidak boleh dong seperti itu (impor)," katanya seperti dikutip dari situs Suara Pembaruan, 30 Oktober lalu.

(Baca: Menteri Sudirman Sudahi Pembahasan Kontrak Freeport)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli juga sering bersilang pandangan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Kasus terbaru adalah kabar perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang baru akan berakhir tahun 2021 mendatang. Rizal mengkritik rencana Kementerian ESDM mengubah peraturan perpanjangan kontrak pertambangan. Dengan cadangan tambang yang tersisa sekitar 30-40 tahun lagi, seharusnya Kementerian ESDM tidak perlu tergesa-gesa mengambil keputusan untuk memperpanjang kontrak Freeport. Apalagi dalam 5-10 tahun ke depan, banyak kontrak karya pertambangan yang akan habis masa kontraknya.

"Saya betul-betul kecewa mental pejabat seperti itu. Karena lobi berbagai kepentingan, dia mendorong supaya dipercepat negosiasi kontrak Freeport dan lain-lain," katanya, 7 Oktober lalu.

(Baca: Sudirman Said: Tidak Ada Surat Perpanjangan Kontrak Freeport)

Namun, Sudirman membantah isu bahwa pemerintah telah sepakat memperpanjang kontrak Freeport. Yang benar adalah, pemerintah mengirimkan surat kepada manajemen Freeport McMoran, yang isinya komitmen untuk menjamin investasi jangka panjang perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu di Indonesia. "Para pihak yang tidak paham harap menghentikan spekulasi tentang perpanjangan kontrak, karena itu sama sekali tidak benar," katanya.