Berharap Kementerian Baru Menjawab Permasalahan Investasi

Thampapon Otavorn/123rf
Penulis: Safrezi Fitra
30/4/2021, 05.00 WIB

“Ini adalah pekerjaan berat bagi kami,” ujar Bahlil. Namun, dia mengaku siap mengemban tugas menjaga iklim investasi, meningkatkan realisasi investasi, hingga memberi kemudahan bagi para investor, termasuk mendorong terciptanya dunia usaha baru.

 

Respons Pelaku Usaha

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H. Maming menilai pembentukan Kementerian Investasi memberikan kepastian kepada investor. Selama ini, kata dia, pengusaha sering terkendala dengan masalah birokrasi antarkementerian saat ingin berinvestasi di Indonesia. Inilah yang menghambat minat investor berinvestasi di Indonesia

"Kami menilai, Bapak Presiden Jokowi merombak nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi sudah tepat. Karena harus didesain efisien dan ramping, tapi tetap memiliki gugus fungsi yang jelas," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (29/4).

Pembentukan Kementerian Investasi bakal mendorong fleksibilitas kebijakan yang memudahkan investor. Kementerian dapat mengambil keputusan yang tepat bagi pelaksanaan investasi hingga tingkat pemerintah daerah.

Dia juga menilai sosok Bahlil Lahadalia akan dapat membawa perubahan iklim investasi di Indonesia. Sebagai pengusaha, Bahlil memiliki jaringan yang luas. Kriteria itu penting untuk menggaet para investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Dengan terbentuknya Kementerian Investasi, Maming melihat ada peluang kinerja invetasi tahun ini meningkat, bahkan bisa melampaui target.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan Kementerian Investasi akan mampu menjawab kendala dan kegalauan pelaku usaha selama ini. Dia menyebutkan kepastian dan kemudahan perizinan usaha dari tingkat pusat hingga daerah.

Dunia usaha berharap Kementerian Investasi dapat memberi kepastian perizinan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis digital. Apalagi hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Di tengah status ekonomi kita masih resesi dengan pertumbuhan ekonomi yang minus, investasi menjadi salah satu tumpuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menuju positif dan mampu menyediakan lapangan pekerjaan," kata Sarman di Jakarta, Kamis (29/4).

Menurutnya, Bahlil sosok yang tepat dan mumpuni sebagai Menteri Investasi. Dia optimistis target investasi tahun ini Rp 900 triliun akan bisa dicapai di bawah kepemimpinan Bahlil.

Sosok Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

Pria kelahiran Banda, Maluku Tengah, pada 7 Agustus 1976 itu punya latar belakang sebagai pengusaha. Dia memiliki 10 perusahaan di berbagai bidang di bawah bendera PT Rifa Capital sebagai induk perusahaan.

Bahlil Lahadalia pun pernah menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) periode 2015–2019. Sebagai pengusaha, dia pasti mengetahui apa saja permasalahan investasi di Indonesia selama ini.

Rekam jejak Bahlil sejak memimpin BKPM pada Oktober 2019, terbilang baik. Dia berhasil mencetak sejumlah prestasi, mulai dari mengeksekusi Rp 517,6 triliun investasi mangkrak hingga menarik sejumlah perusahaan asing merelokasi investasi mereka ke Tanah Air.

Belasan perusahaan asing juga memastikan diri untuk merelokasi perusahaan mereka ke Indonesia. Nilai investasi dari relokasi ini mencapai US$ 6,9 miliar, dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 65 ribu orang.

Pada Juli 2020, sudah ada satu perusahaan asal Taiwan PT Meiloon Technology Indonesia, yang telah melakukan peletakan batu pertama pabrik di Subang, Jawa Barat. Meiloon merelokasi pabriknya dari Suzhou (Tiongkok) ke Indonesia, senilai total US$ 90 juta.

Capaian realisasi investasi pun cukup baik. Di tengah pandemi COVID-19 membuat aliran investasi global tersendat, realisasi investasi di Indonesia sepanjang 2020 masih bisa tumbuh.

Data BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang 2020 mencapai Rp 826,3 triliun, tumbuh tumbuh 2,1% tahun sebelumnya. Realisasi ini pun melampaui target yang telah ditetapkan untuk tahun lalu Rp 817,2 triliun.

Halaman:
Reporter: Antara