Tersandera Utang Jumbo di Tahun Pertama Presiden Prabowo

Bagaimana Nasib Program Makan Bergizi Prabowo?

Penyusunan RAPBN 2025 berbeda daripada APBN-APBN transisi pemerintahan sebelumnya. Penyusunan RAPBN kali ini dikawal langsung oleh orang dekat yang merupakan keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono. Ia resmi bergabung sebagai wakil menteri keuangan II pada Juli 2024, hampir satu bulan sebelum RAPBN dibawa secara resmi ke DPR. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi persnya menjelaskan program prioritas makanan bergizi sudah masuk dalam RAPBN 2025. "Tujuannya adalah untuk menciptakan anak yang cerdas, tetapi juga multiplayer ekonomi di lokal akan ditekankan. UMKM makin berdaya dan ekonomi bergerak," kata Sri Mulyani pekan lalu. 

Program makan bergizi yang menjadi andalan Prabowo saat kampanye masuk dalam RAPBN 2025. Namun, alokasinya hanya mencapai Rp 71 triliun seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya. Angka ini  jauh dibawah rancangan awal yang mencapai Rp 450 triliun per tahun dan sempat berubah menjadi Rp 120 triliun per tahun. 

Dalam dokumen nota keuangan, alokasi anggaran tahun depan kemungkinan terbagi dalam anggaran kesehatan dan anggaran pendidikan. Adapun alokasi anggaran Rp 71 triliun tersebut mencakup biaya makanan, distribusi, dan operasional lembaga. Presiden Joko Widodo saat ini sudah membentuk Badan Gizi Nasional dan mengangkat dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Dadan Hindayana untuk memimpin lembaga tersebut. 

Meski anggarannya jauh dari rancangan awal, namun program ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10% pada 2025. Tenaga kerja yang diharapkan dapat terserap untuk pelaksanaan program ini sekitar 820 ribu.

Kelompok penerima program makan bergizi gratis dan susu gratis adalah siswa sekolah dan pesantren, anak balita, serta ibu hamil atau menyusui dengan risiko anak stunting.  Program MBG akan dilaksanakan secara bertahap dengan memberikan makan bergizi gratis kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTs), sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), dan pesantren/pendidikan keagamaan.

Bantuan gizi juga diberikan kepada ibu hamil atau menyusui dan balita untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga yang rentan.

Pada tahap awal, MBG akan diprioritaskan untuk peserta didik prasekolah atau PAUD dan peserta didik Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki status stunting dan kemiskinan tinggi. Pertimbangan lainnya adalah daerah yang sudah memiliki kesiapan fasilitas sarana dan prasarana untuk menjalankan Program MBG.

Sri Mulyani mengatakan, Prabowo juga meminta revitalisasi sekolah ditekankan. Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp 20,3 triliun untuk kualitas pendidikan, terutama bangunan sekolah. Ini karena banyak bangunan sekolah rusak berat dan sedang.

"Ini akan dibuat menjadi prioritas bagi pemerintahan baru sehingga dapat membuat target rehabilitasi dan perbaikan sekolah. Ini diharapkan juga menciptakan multiplier effect ke penciptaan lapangan kerja," kata dia. 

Ia menjelaskan, ketahanan pangan menjadi prioritas Prabowo. Oleh karena itu, pihaknya telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp 124 triliun untuk ketahanan pangan.

Mungkinkah Prabowo Merombak APBN yang Disusun Jokowi?

Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai, masih ada ruang bagi Prabowo sebenarnya untuk mengakomodasi program-program tambahan lainnya dengan posisi defisit anggaran dalam RAPBN 2025 sebesar 2,5%. "Namun memang terbatas, hanya ada ruang 0,5% terhadap PDB," kata dia. 

Dalam riset yang dirilis BCA, target defisit moderat memberi pemerintah waktu dan fleksibilitas untuk menyempurnakan dan membawa anggaran sementara ini ke bentuk akhirnya. Ada peluang APBN-P nantinya diajukan oleh pemerintahan Prabowo. 

Meski demikian, David  memperkirakan ekonomi masih akan tumbuh di kisaran 5% pada tahun depan. Menurut dia, sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6% dalam kondisi ekonomi global saat ini sekalipun APBN disulap lebih ekspansif nantinya. 

"Investasi harus naik porsinya ke 40% dari saat ini di kisaran 30% kalau mau ke arah pertumbuhan ekonomi mencapai 6-8%. Efisiensi ekonomi kita masih perlu ditingkatkan," kata dia. 

Menurut Bhima, APBN-P kemungkinan akan menjadi opsi Prabowo pada maksimum kuartal I 2025 atau Maret tahun depan. Menurut dia, butuh penyesuaian agar program-program yang diusung Prabowo bisa masuk.

Selain itu, sejumlah anggaran perlu direlokasi melihat postur RAPBN 2025 dari Jokowi cukup moderat. "Namun, memang sulit ya dengan asumsi defisit 2,5% bisa jalankan banyak program di tahun pertama," ujar Bhima. 

Sedangkan Rendy berpendapat,  manuver belanja presiden terpilih Prabowo Subianto di tahun depan juga akan ditentukan dari bagaimana kinerja dari sisi penerimaan. "Artinya, jika kebijakan tarif baru PPN (pajak pertambahan nilai) maupun ekstensifikasi pajak berhasil mendongkrak penerimaan sesuai dengan target maka harapan dalam melakukan penyesuaian belanja masih bisa di mungkinkan," ujar dia. 

Selain itu, faktor harga komoditas juga akan ikut mempengaruhi. Kondisi geopolitik yang tidak menentu akan berkorelasi positif terhadap kinerja penerimaan negara. "Sehingga ketika itu terjadi ada semacam blessing in disguise yang kemudian bisa memberikan dampak terhadap manuver belanja pemerintahan terpilih 2025," kata Rendy.

Pemerintah mematok pendapatan negara dalam RAPBN 2025 mencapai Rp 2.996,9 triliun, naik dibandingkan 2024 yang mencapai Rp 2.802,3 triliun. Penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp 2.490,9 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak dipatok Rp 505,4 triliun. 

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya telah memberikan sinyal kuat bagi Prabowo untuk dapat merombak APBN yang telah disusun Jokowi. "Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah  dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN-P," ujarnya.