Dua Kebijakan Hadapi Covid-19, Kesehatan Sekaligus Pemulihan Ekonomi

Kasus positif virus corona belum melandai di Tanah Air. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut kenaikan kasusnya masih bertambah terus.

Pemerintah sedang mengantisipasi efek buruk pandemi corona ke perekonomian. Berbagai bantalan telah disiapkan, termasuk memberikan bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

Suharso menyebutkan sekitar 50% utilitas industri manufaktur telah turun dalam tiga bulan terakhir. Efeknya, sekitar lima juta pekerja kehilangan pendapatan hingga Rp 40 triliun. Dengan jumlah kerja yang berkurang, daya beli pun hilang. Pembelian produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkurang terus.

“Ini hanya dari manufaktur. Bagaimana dengan 12 juta orang yang bekerja di pariwsata yang semuanya dirumahkan?” katanya saat wawancara khusus dengan Katadata.co.id dalam acara Bicara Data Virtual Series bertajuk Strategi Besar Pemulihan Nasional Pasca Pandemi, Selasa (9/6).

Apa langkah pemerintah dalam mencegah penurunan ekonomi lebih parah lagi, simak kutipan wawancaranya di bawah ini.

(Baca: Bappenas Ingin Data Dukcapil Jadi Acuan untuk Atasi Masalah Bansos)

Apa strategi pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi di tengah pandemi Covid-19?

Pemerintah tidak lagi dalam pilihan dilematis kesehatan atau ekonomi. Pada tahap awal menghadapi Covid-19, memang kami menomorsatukan kesehatan. Sekarang kami menganut dual policy, kesehatan sekaligus pemulihan ekonomi secara bertahap dan sangat hati-hati. Ekonomi kita sedang mengalami kontraksi. Kami upayakan untuk cepat pulih supaya tidak lebih dalam dan panjang.

Kami akan memenuhi kriteria WHO dan itu diikuti oleh 213 negara di dunia. Kriteria yang utama, itu yang sering ditekankan oleh Presiden, adalah jumlah orang dites amat penting dan menjadi sumber informasi untuk dipahami publik. Kalau ada seseorang yang diduga terkena virus atau gejala, segera saja melakukan tes.

Berapa target pengetesan Covid-19?

Apabila ada pertambahan satu orang yang terinfeksi, minimal 20 orang yang dites. Jadi, dengan hitungan itu sekarang kita sudah 32 ribuan yang positif (per Selasa, 9 Juni 2020), maka jumlah pengetesannya 640 ribu. Tapi baru 400-an ribu. Ini yang harus kita kejar.

Itu batas minimalnya?

Ya. Tetapi batas ideal itu setiap seribu penduduk dalam satu minggu. Contohnya di Jakarta dengan penduduk 10 juta orang, maka dalam satu minggu harus ada 10 ribu orang dites. Dalam hitungan Bappenas, kemampuan tes usap (swab) bisa naik minimal 27 ribu sampai 30 ribu tes per hari. Insya Allah kita sudah mendekati angka ideal yang diinginkan WHO.

Kalau angka itu tercapai, publik dunia akan menilai Indonesia termasuk negara yang dapat menekan angka pertambahan jumlah kasus dengan baik. Jadi, kami melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus.

(Baca: Pemerintah Jelaskan Alasan Tes Corona RI Minim Dibanding Negara Lain)

Apakah jumlah kasus positif Covid-19 sudah melandai?

PSBB Jakarta yang disiplin mengikutinya mencapai 62 % warga. Daerah lain hanya 40 % sehingga akibatnya berbeda. Kenaikannya masih bertambah terus. Dunia sampai hari ini belum ada gejala melandai dan upaya kami melakukan PSBB semata-mata untuk mengendalikan virus. Virusnya bukan berarti hilang, tapi kami kendalikan.

Kita semua wajib memahami ini dengan kesadaran sendiri untuk masuk ke kelaziman baru. Kelaziman ini termasuk menjaga diri, menggunakan masker kalau keluar rumah, sering cuci tangan, membawa handsanitizer, dan menjaga jarak. Jadi, kalau kita lakukan ini dengan disiplin tinggi serta merata, kelaziman baru dapat masuk ke dalam aktivitas ekonomi.

Apa dampak Covid-19 ke aktivitas ekonomi?

Saya kasih bayangan. Di industri manufaktur itu ada 17 subsektor padat karya. Ada 9,8 juta sampai 10 juta tenaga kerja. Mereka sekarang separuh utilitasnya turun. Ada yang tinggal 30 %, ada yang bisa bertahan 70 %. Misalnya rata-rata 50 %, artinya ada lima juta orang dirumahkan atau bekerja paruh waktu. Berapa jam kerja yang hilang?

Satu minggu rata-rata mereka bekerja 40 jam. Kemudian PSBB sudah terjadi hampir 12 minggu, berarti ada 480 ribu jam kerja hilang. Dengan 10 juta pekerja, berarti ada empat miliar jam kerja hilang. Kalau satu jam kerja dibayar Rp 20 ribu saja, artinya hilang sekitar Rp 40 triliun, karena setengahnya pekerja paruh waktu.

Dengan jumlah kerja berkurang, maka daya beli pun hilang. Pembelian produk UMKM berkurang terus sampai di tingkat paling bawah. Ini hanya dari 17 subsektor manufaktur. Bagaimana kalau menghitung dari 12 juta orang yang bekerja di pariwisata. Mereka hampir semuanya dirumahkan. Artinya daya beli pun berkurang. Nah, ini yang ingin kami selamat. Untuk itulah pemerintah memberikan social safety net (jaring pengaman sosial).

(Baca: Strategi Pemda Benahi Data dalam Distribusi Bansos Covid-19)

Ini berarti bagian dari strategi pemulihan ekonomi?

Ya. Teorinya sederhana. Konsumsi turun. Hitungan saya bisa Rp 160 sampai 320 triliun yang hilang. Dengan social safety net kira-kira Rp 170-an triliun, itu bisa jadi bantalan. Lalu, Rp 130 triliun kami kasih untuk UMKM.

Beban-beban pengusaha itu kami kurangi supaya kontraksi di kuartal kedua tidak mendalam dan supaya ekonomi kita cepat pulih seperti huruf V di kuartal ketiga. Pada kuartal empat nanti harapannya kita masih mengalami pertumbuhan ekonomi.

Itu desain sederhana penyelamatan ekonominya. Di tingkat korporasi, kami lihat lagi input dan output-nya karena bisa merembet sampai ke sektor keuangan. Kehilangan jam kerja ini efek berantainya luar biasa. Saya dari dulu orang yang fanatik menghitung jam kerja. Perebutan di dunia itu sebenarnya adalah jam kerja. Ada negara sudah menghitung jam kerja secara menit, bukan jam lagi.

Memang sedetail itu perhitungannya?

Ya, kami hitung sedetail itu karena kita akan masuk ke ekonomi digital. Ekonomi digital itu less mobility, tapi tetap yang dihitung jam kerja. Berapa jam kerja yang harus saya selesaikan untuk menyusun sebuah draft dan sebagainya itu hitungan paling reliabel. Anda kerja di rumah, yang dihitung jam kerja. Di kantor atau pabrik, begitu pula.

(Baca: Bank Dunia Prediksi 71 Juta Orang Menjadi Sangat Miskin Akibat Pandemi)

Kira-kira penanganan skenario dampak kemiskinan tadi seperti apa?

Orang miskin adalah dia tidak dapat kesempatan bekerja. Dia tidak punya jam kerja yang layak untuk memproduksi sesuatu atau pengangguran. Jadi, kalau Anda bicara kemiskinan itu adalah pengangguran. Pertambahannya yang kami perangi.

Kami juga perangi kemiskinan ekstrem. Misalnya, orang yang tidak punya akses terhadap produk dan dia adalah sumber daya manusia yang sangat lemah dan rentan. Itulah mengapa kami punya program keluarga harapan (PHK) dan sembako yang sifatnya permanen. Program-program ini untuk memerangi extreme poverty. Tapi bantuan sosial (bansos), untuk mengentaskan pengangguran.

Anggaran yang dibutuhkan untuk skenario itu?

Hampir Rp 70-an triliun, dari Rp 405 triliun. Ini untuk menghidupkan daya beli dan sektor finansial. Kami hitung pertumbuhan semuanya turun, begitu pula dengan konsumsi dan investasi. Satu-satunya yang harus muncul adalah belanja pemerintah. Ini jadi tulang punggung agar ekonomi bergerak. Otoritas moneter harus memberikan ruang pembiayaan murah supaya tidak menimbulkan beban bunga mahal.