Indeks KELOLA: 66 Daerah Pilihan dalam Pengelolaan APBD

Katadata Insight Center

27 November 2018 | 11:50

Kabupaten/kota yang berhasil dan efektif dalam mengelola anggaran daerah, sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta berdampak signifikan untuk perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian dan kesejahteraan.

Indeks Kelola

 

Otonomi daerah. Istilah ini cukup populer ketika era reformasi mulai bergulir di Indonesia pada 1999. Ini adalah sebuah perubahan besar menyangkut kebijakan pengelolaan pemerintahan yang semula terpusat kemudian diubah menjadi terdesentralisasi. Perubahan itu tercermin dari terbitnya Undang-Undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah dan UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada 1999.

Sejak saat itu, daerah memiliki hak, kewenangan dan kewajiban secara mandiri dalam pengelolaan daerah. Salah satu mandatnya diberi kewenangan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan monetisasi pendapatannya.

Lewat otonomi daerah, para pemimpin daerah diharapkan bisa mengelola anggaran untuk kepentingan pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Keuangannya pun diharapkan bisa dikelola secara baik, mandiri, berkualitas, prudent, transparan dan akuntabel.

Nyatanya, meski sudah lebih dari 10 tahun terlaksana, masalah APBD belum sepenuhnya efektif dan patuh dalam upaya membangun daerah. Misalnya, kewajiban anggaran untuk amanah pendidikan sebesar 20% dari postur anggaran dan 10 persen untuk anggaran kesehatan.

Indeks Kelola hadir untuk memotret bagaimana efektivitas dan pengelolaan anggaran 508 daerah di Indonesia. Latar belakangnya, perencanaan anggaran yang baik akan membawa kesuksesan Pemda dalam membangun daerah dan memberikan berbagai implikasi positif ke masyarakat.

Selain bermanfaat bagi daerah dan warganya, ketepatan alokasi APBD juga memacu daerah dalam membangun wilayahnya, serta membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.  

Katadata Insight Center (KIC) memotret pelaksanaan anggaran ini dengan memperhatikan tiga komponen yaitu administratif, kuantitatif, dan kualitatif. Komponen administratif meliputi opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas hasil audit APBD oleh BPK, kuantitatif dengan melihat anggaran antar daerah serta output yang dihasilkan, sedangkan aspek kualitatif meliputi inovasi dan terobosan kebijakan.

Hasilnya, 66 daerah pilihan muncul dan mendapat predikat terbaik. Masing-masing daerah ini terpilih karena memiliki keberhasilan dalam pengelolaan anggaran yang lebih baik dalam menghadapi persoalan yang sedang dihadapinya. Dalam kategori lain, daerah dianggap berhasil melakukan pembangunan karena memiliki hasil yang secara penilaian lebih baik dibanding daerah lainnya.

Ketepatan Alokasi APBD Bidang Pendidikan

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4
Kabupaten Tangerang

Kabupaten Bekasi

Kabupaten Kampar
Kota Ternate

Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Kota Serang
Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Garut

Kabupaten Subang
Kabupaten Balangan

Kabupaten Sumba Barat Daya

Kabupaten Pasaman Barat

Pembangunan Bidang Pendidikan

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4
Kabupaten Jayapura

Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Paser
Kabupaten Malinau

Kabupaten Bintan

Kota Tarakan
Kabupaten Pegunungan Bintang

Kabupaten Puncak Jaya

Kabupaten Teluk Bintuni
Kabupaten Intan Jaya

Kabupaten Kaimana

Kabupaten Yahukimo

Ketepatan Alokasi APBD Bidang Kesehatan

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4
Kabupaten Bandung

Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Semarang
Kabupaten Enrekang

Kabupaten Kolaka

Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Kabupaten Subang

Kabupaten Serang

Kabupaten Indramayu
Kota Pontianak

Kabupaten Tolitoli

Kabupaten Manggarai Timur

Pembangunan Bidang Kesehatan

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4
Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Buleleng

Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Natuna

Kota Sorong

Kota Mataram
Kabupaten Teluk Bintuni

Kabupaten Lombok Barat

Kabupaten Lombok Timur
Kabupaten Bulungan

Kabupaten Lingga

Kabupaten Asmat

Ketepatan Alokasi APBD Bidang Ekonomi

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4
Kabupaten Jepara

Kabupaten Sleman

Kota Yogyakarta
Kota Tebing Tinggi

Kota Cimahi

Kota Sabang
Kabupaten Majalengka

Kabupaten Pegunungan Bintang

Kabupaten Lumajang
Kabupaten Sabu Raijua

Kota Tual

Kabupaten Asmat

Pembangunan Bidang Kesejahteraan

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4
Kabupaten Pelalawan

Kota Bekasi

Kota Palembang
Kota Sungai Penuh

Kota Kendari

Kota Sawahlunto
Kabupaten Kapuas

Kabupaten Lampung Selatan

Kabupaten Lampung Utara
Kabupaten Sukamara

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Subang, memenangkan kategori "Ketepatan Alokasi APBD Bidang Pendidikan". Daerah ini terpilih karena dalam mengalokasikan anggaran pendidikan lebih tepat dibandingkan daerah lain di kelompok tiga karena  memiliki masalah pendidikan yang perlu menjadi prioritas daerah.

Dalam pengalokasian pendidikan ini, Subang berada di urutan lima besar di lingkungan kabupaten/kota se-Jawa Barat. Dalam hal nominal, sumber pendanaan dari APBD murni di luar dana transfer, porsinya tercatat merosot secara tahunan. Namun penilaian proporsi pengalokasian ini, mendapat angka yang lebih baik dibanding daerah lainnya.

Adapun tantangan yang dihadapi daerah yakni pada rasio guru dan jumlah siswa yang masih tinggi, untuk SMP 1:19 dan SMA 1:20. Demikian pula kondisi ruang kelas untuk SD yang 90 persen dalam kondisi rusak sedang dan berat, sedang SMP 60 persen rusak sedang dan 20 persen rusak berat.

Kabupaten Jayapura, dalam Indeks Kelola 2018 memenangkan "Pembangunan Bidang Pendidikan". Kabupaten ini mendapat nilai terbaik untuk kelompok satu karena berhasil mencatatkan pembangunan di bidang Pendidikan yang lebih baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Pada 2017 lalu, daerah ini mampu menaikkan angka partisipasi murni lebih besar dari daerah lain. Tidak hanya itu, Jayapura juga mencatatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di atas rata-rata nasional.

Perolehan nilai yang baik untuk Jayapura ini, ditunjang oleh proporsi APBD untuk pendidikan yang lebih besar dibandingkan bidang lain. Dari sisi kualitas SDM, kualifikasi guru kabupaten ini juga memiliki persentase lulusan sarjana lebih banyak. Demikian pula rasio guru dan jumlah siswa yang tergolong lebih baik.

Laporan Indeks KELOLA dapat diunduh pada tautan ini
Unduh Laporan

Katadata Insight Center