Presiden Prabowo Subianto mengaku terharu setelah mengetahui orang Indonesia menduduki peringkat pertama yang paling bahagia di dunia. Menurutnya, ini diketahuinya dari survei yang dilakukan Universitas Harvard dan Gallup.
“Baru saja keluar sebuah survei dunia yang dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup, di mana hampir 200 negara, yang rakyatnya setelah ditanya, menjawab bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia, sekarang, rakyat yang mengatakan dia bahagia adalah bangsa Indonesia,” kata dia saat memberi kata sambutan dalam Perayaan Natal Nasional 2025, akhir Desember 2025 lalu.
Prabowo menambahkan, dia mafhum dengan kondisi sebagian besar rakyat Indonesia yang masih mengalami kehidupan sangat sederhana dan belum sejahtera. “Ini mengharukan bagi saya,” katanya. Survei yang dirujuk presiden adalah Global Flourishing Study (GFS) 2025, yang dirilis pada April 2025 atau sekitar sembilan bulan sebelumnya.
Jika membaca dokumen risetnya langsung, ada beberapa ketidakcocokan data dengan yang disebut presiden. Alih-alih 200 negara, misalnya, survei itu sebetulnya hanya mencakup 22 negara yang dilakukan pada 2024.
Studi itu memotret tingkat flourishing yang mencakup beberapa dimensi. Tak hanya kebahagiaan, tetapi juga kesehatan fisik dan mental, tujuan hidup, sifat dan karakter, dan ketenangan dan kepuasan hidup.
Indonesia, dalam studi tersebut, menduduki peringkat pertama dengan nilai keseluruhan human flourishing tertinggi. Namun, jika mencermati dimensinya, negara ini justru mengalami defisit kepuasan hidup dan kebahagiaan. Keduanya punya angka di bawah 0.
Sebetulnya, yang punya defisit serupa pun bukan cuma Indonesia. Bahkan banyak negara lain yang mengalami defisit kebahagiaan lebih tinggi. Faktanya, dari semua negara yang masuk GFS 2025, hanya Swedia yang mengalami surplus kepuasan hidup dan kebahagiaan, dengan nilai di atas 0.
Paling Dermawan
Laporan lain, World Happiness Report (WHR), tidak menempatkan Indonesia di peringkat pertama dalam daftar negara paling bahagia di dunia. Dalam edisi 2024, Indonesia justru berada di peringkat ke-83 dari 147 negara yang disurvei, dengan skor kebahagiaan sekitar 5,6 dari skala 0-10. Ini jauh di bawah negara-negara yang berada di puncak seperti Finlandia, Denmark, dan Islandia.
Namun, laporan yang juga disusun oleh para peneliti Gallup, bersama United Nations Sustainable Development Solutions Network, itu juga menyertakan peringkat perilaku prososial. Ini mencakup donasi, kerelawanan, dan menolong orang asing, serta indikator kepercayaan sosial.
Menariknya, Indonesia menduduki nomor wahid dalam hal donasi dan kerelawanan. Ini menggarisbawahi kuatnya gotong royong dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama yang berbasis komunitas dan relasi sosial informal.
Perbedaan ini penting. Tingginya aspek prososial Indonesia mencerminkan kehidupan solidaritas yang kuat. Meski begitu, ini juga bisa beriringan dengan fakta kondisi hidup yang penuh keterbatasan; bahwa solidaritas antarwarga merupakan mekanisme bertahan hidup.
WHR sendiri mencatat, di sejumlah negara berpendapatan menengah dan rendah, prososial kerap muncul sebagai respons terhadap lemahnya jaring pengaman formal.
Happiness Index 2025 yang disusun Ipsos memotret hal serupa. Laporan ini mengungkap bahwa 79% masyarakat Indonesia merasa bahagia. Level ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata global (71%) serta negara-negara maju di Asia macam Jepang (60%) dan Korea Selatan (50%).
Selain memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi, lebih dari setengah orang Indonesia (76%) juga optimistis kehidupan mereka akan lebih baik dalam lima tahun ke depan. Angka ini pun lebih baik dibandingkan rata-rata global (53%). Optimisme ini sejalan dengan tren di negara-negara berkembang di Asia seperti India (78%) dan Thailand (69%).
Namun, jika ditelaah lebih lanjut, bukan uang yang paling berkontribusi terhadap kebahagiaan orang Indonesia. Dua faktor yang paling utama adalah merasa dihargai dan dicintai, dan merasa menjalani kehidupan yang bermakna.
Sebaliknya, tantangan yang “mengganjal” orang di negara ini menjadi tidak lebih bahagia adalah masalah ekonomi. Ini mencakup situasi keuangan dan kondisi tempat tinggal.
Survei ini pun mengonfirmasi adanya korelasi kuat antara tingkat pendapatan dan kebahagiaan. Kelompok berpendapatan tinggi dalam rata-rata 30 negara yang disurvei, misalnya, memiliki tingkat kebahagiaan mencapai 75%. Sedangkan kelompok pendapatan rendah hanya berada di angka 62%.
Bagi kelompok berpendapatan rendah, merasa dicintai menjadi penopang utama kebahagiaan mereka. Namun, bagi semua kategori pendapatan, kondisi keuangan tetap menjadi faktor yang paling merusak rasa bahagia mereka.
Ekonomi Tetap Kunci
Negara-negara dengan pendapatan per kapita lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi pula. Ini dapat dilihat dengan menggabungkan data “Self-reported life satisfaction” keluaran Wellbeing Research Center dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita seluruh negara.
Indonesia berada tepat di tengah pola global ini. Dengan PDB per kapita yang masih tergolong menengah, posisi Indonesia juga tertahan di papan tengah. Solidaritas sosial yang kuat dan modal kultural seperti gotong royong memang menjadi penopang penting, tetapi belum cukup untuk mendorong kepuasan hidup tanpa ditopang peningkatan kesejahteraan ekonomi yang lebih luas.
Temuan ini bukan hal baru. Riset Stevenson dan Wolfers (2008), menunjukkan korelasi ekonomi dan kebahagiaan tetap kuat meski telah dikontrol dengan berbagai faktor lain, seperti struktur demografi dan karakteristik sosial negara. Namun, korelasi ini tidak benar-benar mutlak. Dalam beberapa kasus, terdapat negara tertentu yang mengalami pertumbuhan ekonomi tetapi tanpa peningkatan kebahagiaan. Amerika Serikat (AS) kerap dijadikan salah satu contohnya.
Selama beberapa dekade terakhir, ekonomi AS tumbuh, tetapi kepuasan hidup rata-ratanya stagnan. Ternyata, menurut Hasell dan Arriagada (2023), ini terjadi karena distribusi hasil pertumbuhan yang timpang. Pendapatan kelompok menengah tumbuh lambat, sementara keuntungan ekonomi terkonsentrasi di kelompok atas.
Ini terasa dekat dengan konteks Indonesia. Pada Januari 2025 lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui ketimpangan ekonomi makin melebar di Indonesia. “Indeks kesenjangan ini yang harus kita dongkrak,” katanya.
Badan Pusat Statistik per Maret 2025 mencatat rasio gini nasional—yang memotret tingkat ketimpangan suatu negara—berada di level 0,375. Angka ini relatif stagnan dalam lima tahun terakhir.
Indonesia memang menonjol dalam hal kedermawanan dan daya tahan sosial, tetapi untuk benar-benar meningkatkan kualitas kebahagiaan hidup warganya, perbaikan perekonomian tetap menjadi kunci.
Editor: Muhammad Almer Sidqi

