Indeks KELOLA: 66 Daerah Pilihan dalam Pengelolaan APBD

Otonomi daerah. Istilah ini cukup populer ketika era reformasi mulai bergulir di Indonesia pada 1999. Ini adalah sebuah perubahan besar menyangkut kebijakan pengelolaan pemerintahan yang semula terpusat kemudian diubah menjadi terdesentralisasi. Perubahan itu tercermin dari terbitnya Undang-Undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah dan UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada 1999.

Sejak saat itu, daerah memiliki hak, kewenangan dan kewajiban secara mandiri dalam pengelolaan daerah. Salah satu mandatnya diberi kewenangan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan monetisasi pendapatannya.

Lewat otonomi daerah, para pemimpin daerah diharapkan bisa mengelola anggaran untuk kepentingan pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Keuangannya pun diharapkan bisa dikelola secara baik, mandiri, berkualitas, prudent, transparan dan akuntabel.

Nyatanya, meski sudah lebih dari 10 tahun terlaksana, masalah APBD belum sepenuhnya efektif dan patuh dalam upaya membangun daerah. Misalnya, kewajiban anggaran untuk amanah pendidikan sebesar 20% dari postur anggaran dan 10 persen untuk anggaran kesehatan.

Indeks Kelola hadir untuk memotret bagaimana efektivitas dan pengelolaan anggaran 508 daerah di Indonesia. Latar belakangnya, perencanaan anggaran yang baik akan membawa kesuksesan Pemda dalam membangun daerah dan memberikan berbagai implikasi positif ke masyarakat.

Selain bermanfaat bagi daerah dan warganya, ketepatan alokasi APBD juga memacu daerah dalam membangun wilayahnya, serta membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.  

Katadata Insight Center (KIC) memotret pelaksanaan anggaran ini dengan memperhatikan tiga komponen yaitu administratif, kuantitatif, dan kualitatif. Komponen administratif meliputi opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas hasil audit APBD oleh BPK, kuantitatif dengan melihat anggaran antar daerah serta output yang dihasilkan, sedangkan aspek kualitatif meliputi inovasi dan terobosan kebijakan.

Hasilnya, 66 daerah pilihan muncul dan mendapat predikat terbaik. Masing-masing daerah ini terpilih karena memiliki keberhasilan dalam pengelolaan anggaran yang lebih baik dalam menghadapi persoalan yang sedang dihadapinya. Dalam kategori lain, daerah dianggap berhasil melakukan pembangunan karena memiliki hasil yang secara penilaian lebih baik dibanding daerah lainnya.

Ketepatan Alokasi APBD Bidang Pendidikan

Pembangunan Bidang Pendidikan

Ketepatan Alokasi APBD Bidang Kesehatan

Pembangunan Bidang Kesehatan

Ketepatan Alokasi APBD Bidang Ekonomi

Pembangunan Bidang Kesejahteraan

Kabupaten Subang, memenangkan kategori "Ketepatan Alokasi APBD Bidang Pendidikan". Daerah ini terpilih karena dalam mengalokasikan anggaran pendidikan lebih tepat dibandingkan daerah lain di kelompok tiga karena  memiliki masalah pendidikan yang perlu menjadi prioritas daerah.

Dalam pengalokasian pendidikan ini, Subang berada di urutan lima besar di lingkungan kabupaten/kota se-Jawa Barat. Dalam hal nominal, sumber pendanaan dari APBD murni di luar dana transfer, porsinya tercatat merosot secara tahunan. Namun penilaian proporsi pengalokasian ini, mendapat angka yang lebih baik dibanding daerah lainnya.

Adapun tantangan yang dihadapi daerah yakni pada rasio guru dan jumlah siswa yang masih tinggi, untuk SMP 1:19 dan SMA 1:20. Demikian pula kondisi ruang kelas untuk SD yang 90 persen dalam kondisi rusak sedang dan berat, sedang SMP 60 persen rusak sedang dan 20 persen rusak berat.

Kabupaten Jayapura, dalam Indeks Kelola 2018 memenangkan "Pembangunan Bidang Pendidikan". Kabupaten ini mendapat nilai terbaik untuk kelompok satu karena berhasil mencatatkan pembangunan di bidang Pendidikan yang lebih baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Pada 2017 lalu, daerah ini mampu menaikkan angka partisipasi murni lebih besar dari daerah lain. Tidak hanya itu, Jayapura juga mencatatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di atas rata-rata nasional.

Perolehan nilai yang baik untuk Jayapura ini, ditunjang oleh proporsi APBD untuk pendidikan yang lebih besar dibandingkan bidang lain. Dari sisi kualitas SDM, kualifikasi guru kabupaten ini juga memiliki persentase lulusan sarjana lebih banyak. Demikian pula rasio guru dan jumlah siswa yang tergolong lebih baik.

Laporan Indeks KELOLA dapat diunduh pada tautan ini
Unduh Laporan