Usai Dapat dari Tiongkok, Freeport Kejar Antitrust Filipina Pekan Ini

Pengurusan antitrust ini merupakan bagian divestasi saham Freeport yang ditargetkan selesai Desember 2018.
Image title
10 Desember 2018, 11:35
Freeport
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua.

PT Freeport Indonesia (PTFI) kini mengejar izin antitrust dari Filipina. Sebelumnya, mereka sudah mendapatkan izin antitrust dari beberapa negara. Yang terbaru adalah dari Tiongkok. Izin antitrust dari ‘Negeri Tirai Bambu’ ini diperoleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini pekan lalu.

Pengurusan dokumen persaingan usaha (antitrust filing) ini merupakan bagian dari divestasi PT Freeport Indonesia yang sahamnya akan dibeli PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Antitrust ini untuk mencegah adanya monopoli seperti kartel harga antara produsen tembaga.

Freeport harus mengurus dokumen izin antitrust itu ke beberapa negara yakni Republik Rakyat Tiongkok, Indonesia, Jepang, Filipina, dan Korea Selatan. Beberapa di antaranya adalah negara tujuan ekspor dari Freeport.

Sebelum Tiongkok, Freeport sudah memperoleh dokumen antitrust dari Jepang dan Korea Selatan bulan lalu. Sementara, Filipina ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

Advertisement

Head of Corporate Communications and Government Relations PT Inalum Rendi Witular mengatakan tidak ada kendala untuk menyelesaikan antitrust, hanya butuh waktu untuk mendapatkannya. " Filipina dalam pekan ini," kata dia, kepada Katadata.co.id, Senin (10/12).

Jika, izin dari antitrust selesai, Freeport telah menyelesaikan salah satu langkah dalam proses divestasi saham Freeport oleh Inalum. Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat antara Inalum dan Komisi VII DPR RI, tertanggal 17 Oktober 2018, proses divestasi ditargetkan selesai Desember 2018.

(Baca: Divestasi Tak Kunjung Rampung, Freeport Dapat Perpanjangan IUPK Lagi)

Dalam proses divestasi itu, Inalum akan membayar saham Freeport menggunakan dana dari surat utang atau global bond senilai US$ 4 miliar. Adapun, jumlah yang harus dibayarkan ke Freeport hanya US$ 3,85 miliar.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait