Freeport Targetkan Bisa Setor PNBP Rp 82 Triliun Hingga 2041

DPR menilai setoran Freeport ke negara tidak sebanding dengan kerusakan yang disebabkan dari pertambangan.
Anggita Rezki Amelia
7 Maret 2018, 19:56
Freeport
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua.

PT Freeport Indonesia menargetkan setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan tambang bisa meningkat. Bahkan hingga 2041, perusahaan asal Amerika Serikat ini memperkirakan bisa menyetor sekitar US$ 6 miliar atau sekitar Rp 82 triliun.

Menurut Direktur Eksekutif Freeport Indonesia Tony Wenas, target itu lebih besar dari yang sudah dibayarkan sejak 1992 hingga 2017. Dalam kurun waktu itu, Freeport hanya menyetor US$ 2,052 miliar atau setara Rp 28 triliun.  

Selain PNBP, selama 25 tahun itu, Freeport menyetor dividen US$ 1,422 miliar, bea keluar US$ 365 miliar, PPh Badan US$ 9,715 miliar. Kemudian ada penerimaan lainnya US$ 3,768 miliar.

Namun, dalam periode itu Freeport sempat tidak membayar dividen sejak 2012 hingga 2016. Perusahaan asal Amerika Serikat itu baru membayar dividen ke pemerintah tahun 2017. Nilainya US$ 135 juta. Di tahun 2017 itu, Freeport juga membayar PNBP sebesar US$ 151 juta, bea keluar sebesar US$ 82 juta, PPh badan sebesar US$ 108 juta, dan penerimaan lainnnya sebesar US$ 280 juta.

Advertisement

Secara keseluruhan, menurut Tony, penerimaan negara dari Freeport meningkat sejak Juli 2014 yang mencapai US$ 172 juta. "Sejak Juli 2014 sebenarnya PTFI setuju meningkatkan tarif royalti dari Kontrak Karya," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/3).

Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron mengatakan data yang dipaparkan Freeport belum lengkap karena hanya 25 tahun. Padahal perusahaan asal Amerika Serikat itu sudah menambang perut bumi di Indonesia sejak tahun 1967. Jadi, kontribusinya sejak mulai beroperasi perlu dipertanyakan.

Bahkan menurut dia, kontribusi Freeport pada 2017 lalu kepada Indonesia tidak sebanding kerugian yang disebabkannya. Mengacu temuan BPK akibat operasional Freeport di Papua tahun 2017 lalu ada kerugian yang mencapai Rp 185,58 triliun.

"Kalau bicara persoalan kerusakan Freeport itu tidak cukup untuk rehabilitasi kerusakan yang dihasilkan Freeport. Kalau hitung-hitungannya dengan pendapatan yang didapatkan menurut saya tidak sebanding," kata Herman.

(Baca: BPK: Potensi Kerugian Negara Akibat Tambang Freeport Rp 185 Triliun)

Untuk itu Herman mengusulkan ke ketua Komisi VII DPR agar membentuk rapat khusus untuk membahas mengenai temuan BPK akibat tambang Freeport dengan melibatkan Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Bahkan pihaknya juga berencana mengundang BPK.

Reporter: Anggita Rezki Amelia
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait