Luhut Janjikan Gas Blok Natuna untuk Industri Dalam Negeri

Jika sumber energi bisa diserap untuk kebutuhan domestik, maka pemerintah tidak akan lagi menjadikannya sebagai komoditas yang harus diekspor ke luar negeri.
Anggita Rezki Amelia
20 September 2016, 22:15
Luhut
Arief Kamaludin | Katadata

Pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah bagi industri di dalam negeri. Salah satu caranya adalah mengalokasikan sumber-sumber energi dari berbagai blok minyak dan gas bumi (migas) untuk kebutuhan industri di dalam negeri.

Karena itu, Pelaksana tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Luhut Binsar Pandjaitan menjanjikan hasil produksi blok migas bisa dimaksimalkan untuk kebutuhan domestik. Di antaranya, produksi gas dari sejumlah blok di kawasan Laut Natuna. (Baca: Pemerintah Tugaskan PGN Bangun Pipa Gas Natuna ke Batam)

Luhut melihat, hasil produksi gas dari blok-blok di Natuna memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri. "Kami akan bawa (gas) ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, sampai jadi petrokimia," kata Luhut saat membuka acara World Renewable Energy Congress 2016 di Jakarta, Selasa, 20 September 2016.

Menurut dia, jika sumber energi bisa diserap untuk kebutuhan domestik, pemerintah tidak akan lagi menjadikannya sebagai komoditas yang harus diekspor. Kecuali, produksi blok migas tersebut sudah terikat kontrak untuk dikirim ke negara lain. (Baca: Serapan Gas untuk Domestik Masih di Bawah Nilai Kontrak)

Advertisement

Salah satu blok yang memiliki potensi besar di kawasan tersebut adalah Blok East Natuna. Blok ini memiliki kandungan gas di di tempat sebesar 222 triliun kaki kubik (tcf) dan cadangan terbukti 46 tcf. Namun kandungan karbon dioksida (CO2)-nya mencapai 72 persen sehingga sulit dieksploitasi. Selain itu, biaya yang dibutuhkan juga besar.

Agar bisa ekonomis, pemerintah sedang menyiapkan beberapa insentif untuk blok tersebut. Insentif ini untuk mempercepat produksi di Blok East Natuna. Apalagi, meski sudah melakukan eksplorasi sejak 1973, blok ini bahkan belum memiliki kontrak bagi hasil (PSC).

Pemerintah berharap September 2016, kontrak bagi hasil ini bisa dilakukan. Saat ini pemerintah masih menunggu konsorsium yang akan memegang hak kelola Blok East Natuna. (Baca: Kontrak Bagi Hasil Blok East Natuna Tunggu Kontraktor Asing).

Di sisi lain, pemerintah sedang mengupayakan agar harga gas bumi di hulu bisa turun. Sehingga gas tersebut bisa terserap untuk industri dalam negeri. 

Salah satu cara agar harga bisa turun adalah dengan mengurangi penerimaan negara dari penjualan gas  di hulu yang saat ini porsinya sebesar 48 persen. "Dengan demikian, industri hilir yang memerlukan gas bisa US$ 5 - 6 per mmbtu," kata Luhut.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait